Pentingnya Bersinergi Mengurai Polemik Sekolah Daring

 

Oleh: Nurdalena, S. Pd. 

Memasuki era new normal, kegiatan belajar dan belajar mulai dijalankan. Berdasar Surat Keputusan Bersama beberapa kementerian, wilayah zona hijau sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka, asal mengikuti protokol kesehatan dan izin orang tua. Sementara untuk zona orange, kuning dan merah masih melakukan pembelajaran sistem online dan offline dari rumah.

Pemberlakuan daring pun menuai polemik. Banyak orang tua yang mengeluh kerepotan karena harus mendampingi langsung proses belajar anak,  belum lagi keluhan besarnya biaya kuota, hingga kekesalan orang tua karena tetap harus membayar SPP meski sekolah diliburkan. Tidak sedikit yang menuding guru makan gaji buta bahkan melayangkan berbagai protes di media sosial meminta pemerintah segera membuka sekolah.

Mengurai Masalah

Kebijakan sekolah daring diambil oleh pemerintah, mengingat pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. Apalagi IKatan Dokter anak Indonesia (IDAI) telah mewanti-wanti jika nekad membuka sekolah, maka kemungkinan akan ada 30 juta anak yang rentan terinfeksi dan 1 juta anak yang meninggal akibat Covid-19 (TVOne, 2/6/20).

Di tengah kondisi ketidakpastian ini,  tentu saja sekolah daring menjadi pilihan paling efektif bagi daerah yang belum aman. Apalagi di Indonesia, wilayah yang dinyatakan zona hijau hanya sekitar 19% saja, artinya masih 80%  wilayah yang terkategori belum aman dari Covid-19.

Jika kita telusuri ada 3 faktor menyebabkan sekolah daring menuai masalah sebagai berikut :

Pertama, faktor keterbatasan orang tua.  Sekolah daring mengharuskan orang tua terlibat dalam mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar dan mengajar.  Sementara tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua orang tua memiliki kapasitas seorang pengajar. Namun sekolah daring menuntut mereka untuk mampu membantu anak-anak mereka memahami materi. Bukan rahasia umum, bahwa selama ini kebanyakan orang tua memang tidak biasa mengajari anak-anak mereka.  Sehingga sekolah daring akhirnya dianggap beban bagi sebagian orang tua.

Ditambah lagi, tidak semua orang tua memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Sebagian diantara mereka bekerja, sehingga kesulitan menemani anak-anak mereka belajar. Belum lagi kesulitan keuangan juga menambah beban orangtua, sementara sekolah daring menuntut orang tua menyiapkan media pembelajaran seperti gedjed, laptop dan kuota agar anak-anak mereka bisa ikut sekolah daring, Akhirnya sebagian orang tua bertambah setress.

Kedua, faktor keterbatasan Guru dan sekolah. Tidak hanya orang tua yg mengalami kesulitan menjalani sekolah daring. Banyak juga guru dan sekolah yang memiliki keterbatasan. Hadirnya covid-19 yang tak pernah terduga, menjadikan persiapan menghadapi daring minim. Para guru juga mengalami kesulitan menyiapkan bahan ajar, apalagi tidak semua guru mengerti IT, belum lagi urusan kuota yang menguras dompet,  sangat berdampak pada para guru, terutama guru honorer. Namun,  kewajiban tetap harus dijalankan.

Begitupun dengan pihak sekolah. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas daring. Di beberapa daerah banyak sekolah yang tidak bisa mengakses internet karena terkendala jaringan. Sekolah juga terpaksa tetap memungut SPP demi tetap bisa menggaji guru, terutama sekolah-sekolah swasta, karena minimnya bantuan dari pemerintah meski harus berhadapan dengan protes dari wali murid.

Ketiga,  faktor ketidaksiapan negara. Ini adalah faktor utamanya. Tidak dapat dipungkiri jika polemik sekolah daring tidak lepas dari peran negara yang kurang maksimal. Selama ini pemerintah belum memiliki anggaran dan kebijakan terkait pendidikan dalam menghadapi kondisi darurat. Maka, wajar jika banyak kebijakan yang cenderung masih prematur dan uji coba.

Belum lagi, kecilnya anggaran alokasi pendidikan yang hanya 20% dari APBN tentu saja tidak cukup untuk memfasilitasi seluruh sekolah di negeri ini agar bisa melaksanakan sekolah daring dengan efektif. Akhirnya kebijakan di lapangan berjalan amburadul.

Tidak dapat dipungkiri, fasilitas teknologi untuk pelaksanaan daring belum merata di seluruh wilayah di negeri ini. Masih banyak keluarga yang belum mampu mengakses teknologi. Jangankan gajet dan laptop hingga sinyal internet, bahkan listrik saja belum ada.  Begitupun pihak guru dan sekolah. Di negeri ini masih banyak guru yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan saja tidak cukup.  Masih banyak sekolah yang tidak memiliki akses teknologi seperti komputer dan internet. Bahkan, kondisi bangungan sekolah dan ruang kelas saja banyak yang masih belum layak.

Penting Bersinergi

Demi terwujudnya sekolah daring yang efektif memang dibutuhkan sinergi dari semua elemen pendidikan.  Baik orang tua,  guru dan sekolah juga negara. Karena ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain.

Pertama, dari sisi orang tua. Orang tua harus menyadari bahwa kewajiban mendidik anak berada di tangan orang tua. Maka, sudah seharusnya orang tua lebih bisa bersabar menghadapi tingkah pola anak-anak saat sekolah daring. Orang tua harus lebih bijak menyikapi kebijakan ini demi keselamatan anak-anak. Anak adalah aset yang tak ternilai harganya. Maka, Sekolah daring adalah pilihan terbaik saat ini agar anak tetap aman, namun tetap tidak melewatkan waktu begitu saja tanpa memperoleh pengetahuan.

Kedua, para guru dan sekolah juga harus memahami keterbatasan orang tua.  Apalagi tidak semua orang tua berpendidikan tinggi. Guru dan pihak sekolah harus bekerja sama memberikan materi dan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang tua. Sehingga saat membantu anak-anak mengerjakan  tugas di rumah setress orang tua bisa berkurang. Pihak sekolah juga harus berusaha memfasilitasi guru dengan baik. Terutama para guru honorer yang kadang kesulitan menyiapkan bahan ajar karena terkendala biaya. Pihak sekolah juga harus menjelaskan kepada orang tua dan memberikan keringanan dalam pelunasan SPP, sehingga tidak muncul kesalah pahamaman antara orang tua dan pihak sekolah.

Ketiga, negara adalah kunci dari semua polemik yang dihadapi orang tua, guru dan sekolah. Negara harus sepenuhnya hadir memberikan dukungan penuh kepada masyarakat dan sekolah, agar proses belajar mengajar melalui daring bisa berjalan lancar. Negara harus siap mengeluarkan anggaran lebih diluar gaji guru, untuk memfasilitasi penyelenggaraan sekolah daring,  mulai dari pnyediaan media seperti gedjed atau komputer bagi murid dan guru, hingga pemasangan provider yang mampu mengjangkau semua daerah.

Tentu hal ini tidaklah mudah untuk diwujudkan, dibutuhkan upaya serius dari pemerintah dalam memperbaiki regulasi yang ada. Termasuk penyiapan kurilkulum khusus pandemi dan anggaran darurat pandemi. Negara harus berupaya memaksimalkan potensi kekayaan alam negeri ini yang melimpah ruah untuk memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan negara, termasuk pendidikan. Sehingga negera tidak perlu hanya bergantung pada pajak,  apalagi hutang luar negeri, yang bukannya menjadi solusi malah menjadikan negeri ini semakin tergadai. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Makruf Amin Akan Diganti?
• Bertemu Tokoh Oposisi, PDIP Bermanuver?
• Food Estate untuk Ketahanan Pangan, Berhasilkah?
• Bukan Dispensasi Nikah yang Dibutuhkan
• Dari Persembunyian, Budi Djarot Teriak Benci Khilafah
• Pemimpin Sejati Itu Memaafkan
• Setelah 9 Tokoh Oposisi, Kini Lahir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
• Lawan Neo PKI dan Komunisme Berbaju Pancasila

+Pasang iklan