Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.236 views

Implikasi Hukum Status New Normal

 

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H

Direktur HRS Center


PEMERINTAH selalu menghadirkan kebijakan yang membingungkan dan sekaligus meresahkan masyarakat, dalam hal ini rencana pemberlakuan new normal. Patut dicatat pemberlakuan new normal bukan ‘pelonggaran’ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melainkan ‘pencabutan’. Tidak ada istilah pelonggaran dalam regulasi PSBB.

Substansi Keputusan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung mengarah kepada pencabutan atas PSBB sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian, regulasi Kemenkes bertentangan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu, juga bertentangan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sebagai penetapan status “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Kedaruratan kesehatan masyarakat, sesuai dengan penamaannya bersifat luar biasa. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pengambilan kebijakan dengan dasar pendekatan ekonomi.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan bahwa penerapan PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Secara a contrario, pencabutannya juga harus mengacu kepada pendekatan tersebut, khususnya pertimbangan epidemiologis dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. Pada kenyataannya, kondisi saat ini menunjukan kurva belum menurun signifikan. Sebagai contoh, di Jakarta setelah empat hari mengalami penurunan, ternyata kembali menaik. Total pasien positif kini sebanyak 6.826 orang atau bertambah 137 orang (27/5/2020). Dengan demikian, status new normal yang diiringi dengan pernyataan “berdamai dengan Covid-19” sangat tidak beralasan. New normal telah mengabaikan faktor risiko kesehatan masyarakat. Probabilitas risiko kesehatan masyarakat demikian tinggi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, maka itu sama saja dengan memperbesar terjadinya risiko kesehatan masyarakat.

Jika Pemerintah tetap ingin memberlakukan new normal, maka menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat harus menetapkan pencabutan status Kedaruratan Kesehatan Kesehatan. Tidak bisa tidak, sebab Kedaruratan Kesehatan Masyarakat disebutkan satu kesatuan “menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Mengacu kepada ketentuan ini, dipertanyakan kelonggaran PSBB, khususnya pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Begitu pun status “Bencana Nasional” yang diterbitkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 juga harus dicabut. Secara yuridis, sifat “kedaruratan dan kebencanaan” sudah tidak ada lagi dengan adanya pemberlakuan new normal. Dengan kata lain, kedua maklumat tersebut sudah tidak bermakna atau telah kehilangan obyeknya. Tidak hanya itu, keberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang juga tidak lagi memiliki kekuatan berlaku, baik secara yuridis maupun sosiologis.

Terlepas dari implikasi hukum di atas, tentunya tidak akan mungkin Pemerintah melakukannya. Dikatakan demikian, kepentingan penyelamatan ekonomi memang telah menjadi tujuan utama. Adapun mewabahnya virus Corona hanya menjadi ‘pintu masuk’ terbitnya Perppu a quo dengan alasan adanya “kegentingan yang memaksa.” Patut dicatat, sejak awal telah penulis katakan, bahwa dalil “kegentingan yang memaksa” adalah akal-akalan belaka. Dimaksudkan hanya untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain, maklumat Bencana Nasional mengandung maksud tertentu dan sekarang ini berkorelasi dengan status new normal.

Penulis juga pernah mengatakan ada agenda ‘terselubung’ di balik maklumat itu. Jika kita memperhatikan pentahapan penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka new normal merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Sasaran utama rehabilitasi adalah normalisasi. Normalisasi di sini tentunya diarahkan untuk kepentingan ekonomi, termasuk pembukaan kembali pusat-pusat perbelanjaan. Begitu pun penyelenggaraan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sepertinya memang dimasukan juga ke dalam pengertian pascabencana itu. Pantaslah dalam Keppres 12 Tahun 2020 tidak lagi mencantumkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai butir mengingat, melainkan diganti dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dikatakan demikian, jika acuannya hanya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tentulah tidak memenuhi syarat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sangat ‘muskil’ untuk dihubungkan dengan terancamnya perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dengan kebijakan new normal semakin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan analogi penanggulangan kebencanaan termasuk bidang ekonomi, padahal diperuntukan untuk bencana alam.

Lebih jauh, dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Jelas maksud dan tujuannya, ditujukan terhadap terjaminnya keselamatan jiwa rakyat. Pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Jadi, perihal keselamatan jiwa rakyat harus didahulukan, bukan malah sebaliknya melindungi keberlangsungan usaha di tengah ancaman pandemi ini.

Rakyat selalu dituntut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masa pandemi Covid-19, namun sangat disayangkan pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah hanya mengejar kepastian penyelamatan ekonomi, namun menanggalkan kepastian mengupayakan keselamatan jiwa rakyat dengan seksama. Dalam banyak hal, pemerintah memang selalu dalam ketidakpastian. Sebagai anotasi akhir, dapat penulis katakan bahwa pernyataan “berdamai dan hidup berdampingan dengan Corona”, bermakna pemerintah menyerah kalah dalam peperangan melawan Corona dan perang itu diserahkan kepada masing-masing individu masyarakat.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Latest News
Pemimpin Libanon Diperingatkan Akan Bahaya Amonium Nitrat Beberapa Pekan Sebelum Ledakan di Beirut

Pemimpin Libanon Diperingatkan Akan Bahaya Amonium Nitrat Beberapa Pekan Sebelum Ledakan di Beirut

Rabu, 12 Aug 2020 14:00

Gantz Klaim Israel Dapat Cabut Pengepungan Gaza Jika Mayat Tentara Mereka Dikembalikan Oleh Hamas

Gantz Klaim Israel Dapat Cabut Pengepungan Gaza Jika Mayat Tentara Mereka Dikembalikan Oleh Hamas

Rabu, 12 Aug 2020 13:21

Peran ‘Aisyiyah Cegah Cyberbullying Lewat Keluarga Sakinah

Peran ‘Aisyiyah Cegah Cyberbullying Lewat Keluarga Sakinah

Rabu, 12 Aug 2020 12:59

Inilah Manfaat Sertifikat Halal Bagi Produk UMKM

Inilah Manfaat Sertifikat Halal Bagi Produk UMKM

Rabu, 12 Aug 2020 09:00

Muslimah Menyikapi Tiktok

Muslimah Menyikapi Tiktok

Rabu, 12 Aug 2020 08:56

Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning, Pertaruhkan Kesehatan Guru dan Peserta Didik

Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning, Pertaruhkan Kesehatan Guru dan Peserta Didik

Rabu, 12 Aug 2020 08:21

Soal RUU Cipta Kerja, Legislator: Musuh Utama Investasi adalah Korupsi

Soal RUU Cipta Kerja, Legislator: Musuh Utama Investasi adalah Korupsi

Rabu, 12 Aug 2020 07:56

Pengamat: Kritikan Fahri dan Fadli Layak Dapat Bintang Tanda Kehormatan

Pengamat: Kritikan Fahri dan Fadli Layak Dapat Bintang Tanda Kehormatan

Rabu, 12 Aug 2020 07:35

Trump Dibawa Pergi Sebentar dari Konferensi Pers Setelah Insiden Penembakan di Luar Gedung Putih

Trump Dibawa Pergi Sebentar dari Konferensi Pers Setelah Insiden Penembakan di Luar Gedung Putih

Selasa, 11 Aug 2020 21:45

Pentingnya Bersinergi Mengurai Polemik Sekolah Daring

Pentingnya Bersinergi Mengurai Polemik Sekolah Daring

Selasa, 11 Aug 2020 21:43

Lima Langkah Menyelamatkan Generasi Bangsa dari Kekerasan Seksual

Lima Langkah Menyelamatkan Generasi Bangsa dari Kekerasan Seksual

Selasa, 11 Aug 2020 21:19

Baku Tembak Di Penjara Mogadishu Tewaskan 2 Penjaga dan 6 Tahanan Al-Shabaab

Baku Tembak Di Penjara Mogadishu Tewaskan 2 Penjaga dan 6 Tahanan Al-Shabaab

Selasa, 11 Aug 2020 21:15

TNI dan Proyek Corona

TNI dan Proyek Corona

Selasa, 11 Aug 2020 21:06

Satu-satunya Penyeberangan Antara Gaza Dan Mesir Dibuka Setelah Berbulan-bulan Ditutup

Satu-satunya Penyeberangan Antara Gaza Dan Mesir Dibuka Setelah Berbulan-bulan Ditutup

Selasa, 11 Aug 2020 21:05

Masihkah Kita Layak Menyebut Pertumbuhan Ekonomi?

Masihkah Kita Layak Menyebut Pertumbuhan Ekonomi?

Selasa, 11 Aug 2020 21:00

Dewan Dakwah Jabar Bersama Ormas Islam Laporkan Penista Agama

Dewan Dakwah Jabar Bersama Ormas Islam Laporkan Penista Agama

Selasa, 11 Aug 2020 20:54

PBB: Facebook Belum Membagikan 'Bukti' Kejahatan Myanmar

PBB: Facebook Belum Membagikan 'Bukti' Kejahatan Myanmar

Selasa, 11 Aug 2020 20:53

Sekjen PBB Antonio Gutteres Serukan Penyelidikan Independen Untuk Ledakan Beirut

Sekjen PBB Antonio Gutteres Serukan Penyelidikan Independen Untuk Ledakan Beirut

Selasa, 11 Aug 2020 19:45

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Selasa, 11 Aug 2020 14:10

Mengapa Butuh Waktu 11 Tahun Tangkap Djoko Tjandra?

Mengapa Butuh Waktu 11 Tahun Tangkap Djoko Tjandra?

Selasa, 11 Aug 2020 10:14


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X