Aksi Komunis Bubarkan Ormas

Oleh Irfan S Awwas

Komunis Indonesia, benar benar tidak sabaran ingin mendominasi
kekuasaan negara RI. Sekalipun mereka telah bercokol di pemerintahan
Jokowi, mendapat perlindungan PDIP, tapi mereka belum puas sampai
Pancasila 17 Agustus diganti dengan pancasila 1 Juni. Artinya, kembali
ke masa nasakom.

Segala cara ditempuh, mulai dari propaganda intoleransi, anti
kebinekaan;  hingga label makar dan anti pancasila terhadap ormas
Islam. Membenturkan sesama ormas: GP Anshar serang HTI, ancam FPI, dan
bubarkan pengajian Salafi, termasuk bagian dari propaganda sesat itu.
Serangan ganas berupa kriminalisasi ulama dengan tuduhan makar juga
jadi jualan para ekstrimis itu.

Dua peristiwa baru baru ini, menguatkan fakta bahwa komunis sedang
melaksanakan misi kudeta. Seperti dikatakan Mao tse Tung: Kuasai
pemerintahan, ekonomi, dan media masa. Maka semua agama akan berada di
bawah telapak kakimu."

Pertama, kolom agama diisi aliran kepercayaan. Pemerintah melalui
Mendagri menyetujui kolom agama diisi aliran kepercayaan. Hal ini
jelas melanggar konstitusi, karena aliran kepercayaan tidak termasuk
kategori agama di Indonesia. Hal ini pernah diusulkan tahun 80an, tapi
ditolak oleh MUI yang dipimpin Buya Hamka. Alasannya, aliran
kepercayaan bukan agama karena itu eksistensi mereka dikembalikan saja
pada agama masing masing.

Kedua, pembubaran ormas HTI. Tindakan pemerintah ini zalim dan
sewenang wenang. Apalagi, seperti dikatakan Menko Polhukam Wiranto,
bahwa pembubaran HTI atas perintah langsung presiden Jokowi.
Alasannya, "sebagai ornas HTI tidak berperan positif dalam pembangunan
bangsa."

Jika ini alasannya, rezim jokowi sendiri tidak berperan positif dalam
perbaikan Indonesia. Misalnya, tindakan inkonstitusional Jokowi adalah
menandatangani perubahan kelahiran pancasila menjadi 1 juni seperti
dikehendaki PDIP. Kebijakannya banyak yang tidak manusiawi dan
melanggar hukum, antara lain membiarkan penista agama berkeliaran,
membuat aturan yang meresahkan umat mayoritas, menghapus perda
bernuansa syariah dll.

Pembubaran ormas Islam mengingatkan kita pada kezaliman rezim orla
pimpinan Sukarno. Atas tuntutan PKI, dulu penguasa membubarkan
Masyumi, GPII, PII, dan HMI. Masyumi dan GPI berhasil dibubarkan, tapi
pII dan HMI gagal dibubarkan lantaran jenderal Ahmad Yani pasang
badan, tidak setuju pembubaran ormas tersebut. Sokarno pun bergeming,
sehingga mengundang kemarahan PKI. Karena alasan itulah, antara lain
jenderal Ahmad Yani dibunuh PKI dalam peristiwa Pemberontakan
G30S/PKI. Jadi TNI AD sejak dulu bermusuhan dengan PKI dan dekat
dengan umat Islam, seperti yang ditunjukkan Panglima TNI jenderal
Gatot Nurmantyo sekarang. Tapi sayang, Wiranto yang mantan Pangab
justru mengikuti kemauan Jokowi bubarkan HTI. Kenapa ya?

Akibat kecondongan Sukarno pada ekstrim kiri PKI, ini pula yang
menjadi alasan SM Kartosuwiryo menentang rezim komunis Sukarno dan
mendirikan Darul Islam (NII). Dalam analisis politik Kartosuwiryo,
pemerintah RI kala itu sudah tidak bisa diselamatkan dari pengaruh
komunis.

Kita berharap HTI melakukan perlawanan hukum atas kezaliman penguasa
ini. Umat Islam, apapun organisasinya agar bersatu padu, bangkit
berjihad,  serta menyamakan persepsi perlawanan terhadap ancaman
komunis.

Jangan takut berkata benar agar mereka yang salah tidak merasa benar.
Diamnya orang yang benar akan dianggap pembenaran atas kebathilan. Ayo
berterus terang dengan kebenaran

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• CIIA: Pembubaran HTI Pesanan Pendukung di Belakang Jokowi
• Intoleransi, Tudingan Provokator kepada Umat Islam Indonesia
• Pesta Demokrasi Telah Usai, What's Next?
• Menjadikan Realitas Sebagai Obyek Pemikiran, Bukan Sebagai Subyek Pemikiran
• Senin Sore di Rumah Buni Yani
• Analis tentang Referandum Turki
• Putusan Progresif Majelis Hukum (Kasus Basuki T. Purnama)
• Referendum Turki, Satu Bentuk Penipuan Politik!