Terwujudnya Pemerintahan Koalisi Hamas dan Fatah di Palestina

RAMALLAH (voa-islam.com) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan , dia mengharapkan pemerintah bersama Fatah dan Hamas akan diumumkan pada 2 Juni , sebagai kesepakatan persatuan kedua belah pihak yang bersepakat bulan lalu, ujarnya, Sabtu, 30/5/2014.

Abbas bertemu dengan aktivis perdamaian Perancis di kota Ramallah, Tepi Barat, di mana Fatah dan Hamas bertujuan membentuk pemerintahan berdaulat, ujarnya. Abbas mengatakan : “Kami akan mengumumkan pemerintah lusa , maka akan terbentuk teknokrat dan independen”, tambahnya

Tak satu pun dari anggota pemerintah persatuan yang akan menjadi dari Fatah , yang memerintah Tepi Barat yang diduduki Israel, atau Hamas , yang memegang kekuasaan di Jalur Gaza, kata Abbas. Pemerintahan baru yang merupakan cerminan Fatah dan Hamas itu, benar-benar akan diisi oleh para teknokrat, dan tidak berafiliasi kepada Fatah atau Hamas.

Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan dia tidak bisa mengkonfirmasi bahwa semua rincian akan selesai pada hari Senin.

Kedua belah pihak melihat manfaat dengan terjadinya kesatuan sikap dan terwujudnya pemerintahan independen. Meskipun perbedaan pendapat sebelumnya menghalangi mereka mencapai pemerintahan independen selama bertahun-tahun. Kesepakatan itu akan menghentikan pertikaian dan keretakan antara Fatah dan Hamas pada tahun 2007.

Di bawah blokade ketat yang dikenakan oleh Israel dan Mesir, Hamas berjuang untuk menopang perekonomian Gaza dan membayar 40.000 pegawai sipil yang hidup di Gaza. Abbas ingin mendapatkan dukungan domestik sejak runtuhnya pembicaraan damai yang ditengahi AS dengan Israel bulan lalu.

ISRAEL MENGANCAM BOIKOT

Israel menghentikan negosiasi dengan Abbas segera setelah ia mengumumkan kesepakatan persatuan itu yang dicapai tanggal 23 April . Abbas telah mengatakan akan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemerintah Fatah dan Hamas.

Abbas mengatakan Israel memberitahu kami hari ini, dan mereka akan memboikot kami jika kami mengumumkan pemerintah . Abbbas mengatakan Zionis akan melakukan tindakan yang lebih luas, dan terus menghalangi terbentuknya pemerintahan persatuan nasional. Israel juga akan meminta Amerika dan Uni Eropa tidak mengakui pemerintahan yang merupakan hasil kesepakatan antara Fatah dan Hamas. Tetapi, langkah-langkah yang diambil oleh Israel itu hampir mustahil, dan Mahmud Abbas telah meminta dukungan interansional.

Seorang pejabat Palestina mengatakan Israel telah menolak permintaan oleh tiga warga Palestina Gaza yang disebut sebagai menteri untuk menghadiri pelantikan pemerintahan baru di Tepi Barat .

Israel menahan pendapatan pajak bulan lalu , sebagai balasan atas Abbas penandatanganan kesepakatan dengan organisasi internasional , langkah Israel mengatakan perundingan perdamaian dirusak oleh Abbas. Dalam sambutannya pada hari Sabtu, Abbas mengatakan pemerintah bersama dengan Hamas akan terus mematuhi kebijakan tentang mengakui Israel , meskipun kelompok itu menegaskan tidak akan mengubah kebijakan sendiri menolak keberadaan Israel .

Abbas meminta Perdana Menteri Rami Hamdallah pada hari Kamis untuk memimpin pemerintah persatuan baru, meskipun Fatah dan Hamas masih belum bersepakat. Ini merupakan sebuah sejarah baru dengan terwujudnya pemerintahan baru yang mencerminkan adanya persatuan antara Fatah dan Hamas. (afgh/wb/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Atwan: Oposisi Suriah Minta AS Hantam Markas ISIS dengan Drone
• Presiden Barack Obama : Pasukan AS Akan Meninggalkan Afghanistan
• Skenario Kudeta Abdul Fattah al-Sisi, Berlangsung di Libya
• DK PBB : Memasukkan Boko Haram Dalam Daftar Organisasi Teroris
• Ancaman Al-Qaidah Terhadap Seluruh Kawasan Timur Tengah dan Afrika
• Boko Haram Melakukan Pemboman di Nigeria Joss, Menewaskan Lebih 100 Orang
• Pengungsi Afghanistan di Iran Menjadi Sukarelawan Berperang di Suriah
• Kelompok Anti Kudeta Menentang Calon Dubes AS dan Israel di Cairo