Kamis, 16 Syawwal 1446 H / 2 Desember 2010 15:15 wib
1.559 views
Ternyata Pakistan Menyetujui Serangan Drone AS
ISLAMABAD (Berita SuaraMedia) – Pemerintah Pakistan ternyata diam-diam menyetujui dilakukannya serangan drone meski di hadapan publik mengecam serangan rahasia CIA tersebut.
Hal itu terungkap dalam sejumlah telegram diplomatik yang disebarluaskan oleh situs pembocor rahasia WikiLeaks.
Terungkapnya perang rahasia Amerika Serikat di Pakistan akan membuat Presiden Asif Ali Zardari amat malu. Pasalnya, Zardari sejak lama membantah adanya kerja sama mendalam semacam itu dengan Washington karena khawatir hal itu akan membuat para gerilyawan menetang pemerintahannya yang lemah, demikian dilansir Telegraph.
Meski di hadapan umum kedua kubu menyebut penempatan pasukan AS sebagai isu yang dijauhi, sebuah telegram yang dikirimkan Anne Patterson, mantan duta besar AS untuk Islamabad, menyatakan bahwa Pakistan telah dua kali meminta para prajurit AS bergabung dengan pasukan garis depannya di Waziristan Utara dan Waziristan Selatan, kawasan-kawasan yang ditempati markas-markas Taliban dan al-Qaeda.
Dalam masing-masing kesempatan, Pakistan meminta bantuan Pasukan Khusus AS untuk memberikan data intelijen, pengawasan, dan mata-mata, termasuk rekaman video dari pesawat tanpa awak hingga pasukan darat.
Dalam salah satu misi, bantuan AS memungkinkan para prajurit Pakistan menarget sebuah markas musuh dengan artileri, demikian ditambahkan surat kabar tersebut.
"Pengiriman-pengiriman pasukan tersebut amat sensitif secara politik, karena kekhawatiran luas di antara masyarakat mengenai kedaulatan Pakistan dan rasa tidak senang terhadap operasi pasukan militer dalam bentu apa pun di tanah Pakistan," tulis Patterson.
"Jika perkembangan-perkembangan ini dan/atau masalah-masalah yang terkait diliput oleh media Pakistan atau AS, maka militer Pakistan kemungkinan akan berhenti meminta bantuan semacam itu," tambahnya.
Telegram selanjutnya menjabarkan mengenai pertemuan duta besar AS tersebut dengan Perdana Menteri Syed Yousuf Raza Gilani pada tahun 2008
Dalam pertemuan itu, Gilani mengesampingkan kekhawatiran mengenai penggunaan drone-drone Predator terhadap target-target di kawasan suku, dan ia memberikan penjelasan mengenai caranya membantah adanya kerja sama.
"Saya tidak peduli jika mereka melakukannya, sepanjang mereka mengenai orang-orang yang tepat. Kami akan memprotes di Majelis Nasional kemudian mengabaikannya," kata Gilani kepada Patterson.
Akan tetapi, pemerintah Pakistan membantah klaim WikiLeaks tersebut. Seorang juru bicara Gilani menyatakan, "Perdana Menteri kami telah menyampaikan pernyataan yang jelas dan mempertanyakan keaslian dokumen-dokumen ini. Tak ada lagi yang perlu dikatakan."
Tapi, Hasan Askari Rizvi, seorang analis Pakistan, mengatakan bahwa terungkapnya rahasia tersebut akan mencederai pemerintahan yang tidak punya daya untuk mengungkapkan hubungan yang sebenarnya dengan Washington karena takut membuat marah sebagian warganya.
"Tidak diragukan lagi hal ini akan memicu lahirnya sentimen anti-Amerika, dan juga mendorong para gerilyawan Islam dan pencetus teori konspirasi," kata Rizvi.
Oktober lalu, Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani menyatakan bahwa mantan presiden Pakistan, Pervez Musharraf, memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk melakukan penerbangan pesawat tanpa awak (drone) di kawasan suku Pakistan untuk misi pengintaian.
"Telah diberikan izin sebelumnya untuk melakukan penerbangan pengintaian oleh drone-drone AS, tapi tidak ada (izin) untuk menembakkan peluru kendali," kata Gilani menanggapi pertanyaan mengenai peningkatan serangan drone di Pakistan dalam pertemuan dengan para koresponden seperti dikutip kantor berita Dawn.
Gilani juga membantah laporan yang menyebut AS melancarkan operasi drone dari Pangkalan Udara Shahbaz di Pakistan. Ia menambahkan, dirinya akan menyelidiki laporan penggunaan Pangkalan Udara Shamsi di Baluchistan untuk basis operasi drone. (dn/nk/sm) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!