Hillary Clinton Perintahkan Operasi Mata-Mata di PBB

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Amerika Serikat kabarnya memerintahkan operasi mata-mata terhadap para diplomat di PBB, termasuk para pejabat Inggris, sebuah hal yang agaknya melanggar hukum internasional. Hal itu diungkapkan oleh situs WikiLeaks.

Seperti dilansir Daily Mail, staf AS di kedutaan-kedutaan di seluruh dunia mendapat perintah langsung dari Menteri Luar Negeri Hillary Clinton untuk mendapatkan nomor-nomor penerbangan rutin, rincian kartu kredit, dan bahkan hingga hasil pemindaian mata, sidik jari, serta DNA para pejabat asing.

Seluruh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB – termasuk Rusia, China, Perancis, dan Inggris – menjadi target misi mata-mata rahasia. Tak hanya mereka, bahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon juga tak luput dari incaran.

Selain data-data vital di atas, Washington juga meminta jadwal kerja, alamat email, nomor fax, pengenal situs internet, dan nomor telepon seluler.

AS juga menginginkan informasi biografis dan biometris dari para perwakilan tetap DK PBB.

"Arahan pengumpulan data intelijen manusia nasional" rahasia tersebut dikirimkan ke kedutaan-kedutaan dan konsulat AS yang tersebar di seluruh dunia.

Perintah tersebut bisa jadi melanggar hukum internasional dan mengancam merusak kepercayaan yang selama ini terbangun antara AS dan negara-negara kuat lainnya.

Permintaan mengenai informasi terkait teknologi informasi – seperti detail kata sandi, kunci enkripsi pribadi, serta perbaikan kualitas jaringan – juga dapat memicu kecurigaan bahwa AS tengah bersiap melakukan operasi peretasan.

Hal itu bisa saja berujung pada desakan internasional untuk menuntut pengunduran diri Clinton.

Kegiatan mata-mata tersebut diperintahkan oleh Clinton pada Juli 2009, tapi hal itu dilakukan meneruskan perintah serupa dari pendahulu Clinton, mantan menlu AS Condoleeza Rice.

Dokumen-dokumen rahasia itu pun ditandatangani dengan menyebut "Clinton" dan "Rice".

Clinton meminta rincian biometris dari para pejabat kunci PBB, termasuk para asisten menteri, kepala lembaga khusus, serta para pucuk penasihat mereka, ajudan-ajudan tertinggi Sekjen PBB, kepala operasi perdamaian serta misi-misi di bidang politik, termasuk para komandan pasukan.

Ia juga meminta data intelijen mengenai manajemen dan gaya pengambilan keputusan Ban Ki-Moon, serta pengaruhnya terhadap sekretariat.

Telegram-telegram tersebut dikirimkan ke berbagai kedutaan AS di PBB, Timur Tengah, Eropa Timur, serta Amerika Latin.

AS selalu menyerahkan informasi mengenai para pejabat tertinggi asing kepada Central Intelligence Agency (CIA).

Tapi, perintah Clinton tersebut meretas jalan untuk memata-matai para pejabat, bahkan jadwal perjalanan mereka juga dilacak oleh para diplomat AS.

Di Timur Tengah, utusan AS di Israel, Yordania, Syria, Arab Saudi, dan Mesir diperintahkan mengumpulkan informasi biometris mengenai para pemimpin utama pemerintah Palestina dan Hamas serta perwakilan masing-masing, termasuk penjaga muda di dalam Gaza dan Tepi Barat. Hal itu berpotensi mendiskreditkan peranan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Rincian misi mata-mata AS dikirimkan kepada CIA, Secret Service AS, serta FBI dengan nama "persyaratan tugas dan pengumpulan".

Berbagai kesepakatan internasional yang ada melarang aktivitas mata-mata di dalam PBB.

Dalam konvensi PBB tahun 1946 mengenai hak istimewa dan kekebalan, dinyatakan: "Dasar pemikiran Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa diganggu gugat. Segala properti dan aset PBB di mana pun berada dan dipegang oleh siapa pun bersifat kebal terhadap pemeriksaan, pengambilalihan, serta segala bentuk campur tangan oleh tindakan eksekutif, administratif, yudisial, atau legislatif."

Duta Besar AS untuk Inggris, Louis Susman mengaku "mengecam" hal tersebut, ia juga menyatakan, pemerintah AS "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan di masa mendatang."

Ia juga mengklaim terungkapnya informasi tersebut "amat berpotensi melukai orang-orang yang tak berdosa," tapi ia bersikeras bahwa telegram-telegram tersebut "tidak seharusnya dianggap mewakili kebijakan AS."

Meski mengakui bahwa kebocoran itu mencederai AS dan kepentingannya, ia menambahkan, "Bagaimanapun, saya yakin bahwa hubungan kami dengan Inggris akan tetap dekat dan kuat, dan difokuskan pada upaya mempromosikan tujuan dan nilai-nilai bersama."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS P.J Crowley mengatakan, Clinton telah memperingatkan para pemimpin di Inggris, Perancis, Jerman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Afghanistan, dan China mengenai telegram-telegram yang dibocorkan WikiLeaks tersebut. (dn/nk/dm) www.suaramedia.com