Jemaat HKBP Tak Menurut, Wali Kota Angkat Tangan

BEKASI (Berita SuaraMedia) - DPRD Kota Bekasi memuji keputusan Wali Kota Mochtar Mohamad yang menyediakan gedung untuk tempat peribadatan sementara jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sampai adanya gereja permanen.

"Ini merupakan keputusan yang luar biasa dan sangat bijaksana. Pemda tidak hanya menyiapkan sarana yang diperlukan untuk peribadatan itu bahkan bus yang memobilisasi jemaat sebanyak dua unit sudah disediakan," kata ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, usai bertemu dengan Wali Kota, pimpinan HKBP, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kapolres dan Dandim, di Bekasi, Jabar.

Kalaupun nantinya jemaat HKBP menolak beribadah di tempat yang disediakan, Wali Kota menurut Heri sudah angkat tangan dan tidak lagi bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap mereka.

Ia meminta agar jemaat HKBP tidak memaksakan kehendak dengan tetap beribadah apakah di Puyuh Raya ataupun di Ciketing Asem Pondok Timur Indah yang keduanya belum memiliki izin.

"Memang ada keinginan agar dicarikan tempat yang menurut mereka lebih dekat tapi gedung eks OPP itu sudah disampaikan ke Gubernur dan Mendagri," ujar anggota dewan dari PKS itu.

Pemerintah Kota Bekasi mendesak agar pengurus Huria Kristen Batak Protestan Pondok Timur Indah mematuhi keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan ibadat di gedung Eks OPP Jalan Khairil Anwar sebagaimana surat Wali Kota bernomor 452/1948.A-Kesos/IX/2010.

"Kita harapkan pada Minggu (26/9) jemaat HKBP sudah bisa mematuhi keputusan yang ditujukan ke Pendeta HKBP PTI Mustika Jaya," kata Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmad Effendi.

Terkait belum dipatuhinya surat Wali Kota pada Minggu (19/9) untuk beribadah di gedung eks OPP itu, Rahmad menegaskan prosesnya butuh waktu.

Ia mengibaratkan koreng yang sudah menganga dan tidak mungkin bisa langsung sembuh. "Kita bersyukur mereka tidak beribadat di Ciketing Asem, tapi menggunakan rumah di Jalan Puyuh Raya untuk menyosialisasikan keputusan pemerintah," ujarnya.

Ia menyatakan bersyukur karena tidak ada gesekan meski keputusan Wali Kota selaku kepala pemerintahan belum ditaati.

"Kalau tempat ibadah di Ciketing Asem Pondok Timur Indah itu sudah disegel dan tidak boleh digunakan lagi. Tempat itu rawan setelah penolakan dari warga setempat," tegasnya.

Untuk membuat keputusan yang sifatnya "win win solution", Rahmad menegaskan perlu waktu dan harus ada itikad baik dari pihak terkait. "Kalau untuk tempat beribadah di gedung OPP itu sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi setidaknya sampai diselesaikan pembangunan rumah ibadah HKBP ditempat yang sudah ditawarkan pemerintah," tegasnya.

Di lokasi PPI di Ciketing Asem sudah ditempatkan aparat keamanan untuk mengevakuasi jemaat yang datang kesana. Ia minta ada itikad baik mematuhi keputusan pemerintah itu.

"Kita sudah siapkan aparat Satpol PP yang dibantu oleh Polres dan Kamtibmas untuk memindahkan jemaat yang masih datang ke PPI Ciketing. Untungnya tadi sudah dipatuhi," katanya.

Koordinator tim kuasa hukum HKBP, Sahara Pangaribuan, menyatakan masih akan merapatkan kembali dengan pengurus HKBP terkait tempat ibadat di eks Gedung OPP yang disediakan pemerintah kota itu.

"Kita akan bicarakan di internal dulu termasuk dengan ephorus. Untuk minggu depan tempat ibadatnya menunggu hasil pembicaraan itulah," ujarnya

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok hingga kini masih belum menentukan sikap terkait penolakan pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Bandung, Cinere, Depok.

Pasalnya sampai saat ini Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail belum melontarkan pernyataan apapun terkait penolakan tersebut.

Saat ini, pemkot sudah mengambil langkah dengan menggelar audiensi bersama pihak Persatuan Gereja Indonesia (PGI) setempat. Menurut Nur Mahmudi, saat ini belum waktunya baginya untuk berkomentar terkait kasus HKBP Cinere.

"Nanti dulu dong kalau yang itu, HKBP adalah special case, belum waktunya untuk saya berbicara sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Depok Rintisyanto mendesak Wali Kota Depok untuk membuat pernyataan tertulis terkait sikap pemerintah terhadap penolakan kasus Gereja HKBP. Hal itu untuk menghindari dan mencegah konflik seperti insiden yang terjadi di Ciketing, Bekasi.

Sementara itu penolakan pembangunan Gereja HKBP Cinere masih ditolak oleh warga Cinere yang menamakan diri Forum Solidaritas Umat Muslim (FSUM) Cinere. Padahal, pihak gereja mengklaim telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan PTUN terkait perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (fn/ant/ok) www.suaramedia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Media lainnya:

• Dewan Texas Hapuskan Fakta Islam Dari Buku Pelajaran
• Terancam Denda, Gereja Pembakar Al-Qur'an Pindah Lokasi
• Partai Ekstrim Swedia Peringatkan Adanya Revolusi Islam
• Grafitti Anti-Larangan Burqa Beredar di Perancis
• Kurang Masjid, Muslim Moskow Dihimbau Sholat di Gereja
• Islamophobia Jerman Berubah Jadi Masalah Serius
• "Kaum Muslim Tidak Membenci Warga Amerika"
• India: Muslim-Hindu Harus " Tahan Napas" Jelang Putusan Masjid Babri