Kebijakan Anti-Burqa Perancis Dekati Kenyataan

PARIS (Berita SuaraMedia) - Senat Perancis telah sangat menyetujui RUU yang akan melarang mengenakan jilbab penuh di depan umum.

RUU yang diusulkan itu sudah didukung oleh majelis bawah parlemen, Majelis Nasional, pada bulan Juli.

Larangan itu akan mulai berlaku dalam waktu enam bulan jika tidak ditolak oleh hakim konstitusi.

Larangan itu memiliki dukungan publik yang kuat, tapi kritikus menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari Muslim Perancis mengenakan jilbab penuh.

Presiden Nicolas Sarkozy mendukung larangan itu sebagai bagian dari debat yang lebih luas pada identitas Perancis tapi penentang mengatakan pemerintah mencoba menarik simpati pemilih ekstrim kanan.

Spanyol dan Belgia sedang memperdebatkan undang-undang yang sama, dan dengan imigrasi skala besar seperti di masa 20 atau 30 tahun lalu, identitas itu telah menjadi tema populer di Eropa, para wartawan mengatakan.

Rancangan ini sekarang akan dikirim langsung ke Dewan pengawas Konstitusi Perancis, yang memiliki sebulan untuk mengkonfirmasi legalitasnya.

Tantangan lain adalah mungkin di Pengadilan HAM Eropa di Strasbourg, di mana keputusan itu mengikat.

Diperkirakan hanya ada sekitar 2.000 perempuan yang mengenakan kerudung penuh di Perancis.

RUU menjadikan memakai pakaian seperti niqab atau burqa, yang menggunakan cadar-wajah penuh, di mana saja di depan umum, ilegal.

RUU itu memuat denda sebesar 150 euro (£ 119) untuk perempuan yang melanggar hukum dan 30.000 euro dan jangka waktu satu tahun penjara bagi orang-orang yang memaksa istri mereka untuk memakai burqa tersebut.

Niqab dan burqa dilihat secara luas di Perancis sebagai ancaman terhadap hak-hak perempuan dan sifat sekuler negara.

RUU ini juga dipandang sebagai batu ujian untuk kebijakan integrasi pemerintah Sarkozy. Hal ini bergulat dengan masyarakat imigran yang tidak puas ketika negara berusaha untuk mencegah terulangnya kerusuhan massal tahun 2005 tentang perumahan kumuh Perancis.

Pada bulan Maret, Dewan Negara, badan tertinggi administrasi Perancis, memperingatkan bahwa hukum itu dapat dianggap inkonstitusional.

Tapi kritikus pemerintah menunjukan studi bahwa banyak perempuan yang berjilbab penuh tidak sesuai dengan stereotipe perempuan yang terpinggirkan dan tertindas.

Mohammed Moussaoui, kepala French Council of the Muslim Faith, sebuah badan penasihat pemerintah, telah mendukung pengambilan langkah-langkah untuk mencegah wanita dari mengenakan cadar penuh tetapi mengatakan larangan itu akan menyakiti kelompok rentan.

Jean Glavany, seorang anggota parlemen Sosialis, mengatakan ia menentang larangan itu atas dasar bahwa itu "lebih karena rasa takut mereka yang berbeda, yang datang dari luar negeri, yang tidak seperti kita, yang tidak berbagi nilai-nilai kita" .

Dalam perkembangan lain, seorang pengusaha Perancis, Rachid Nekkaz, mengatakan ia akan menyiapkan dana 1m euro untuk membantu perempuan membayar denda yang akan dikenakan berdasarkan undang-undang baru.

Larangan di jalan akan melanggar prinsip-prinsip konstitusional, tegasnya.

Alliot-Marie mengatakan kepada Majelis Nasional ketika ia menyajikan RUU itu minggu lalu  bahwa itu tidak menyinggung Islam atau cadar, dan tidak ditujukan untuk "menstigmasi atau memojokan sebuah agama". (iw/bbc) www.suaramedia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Media lainnya:

• FoxNews Edit Komentar Imam Rauf Soal Hukum Syariah
• Larang Pegawai Ber-Idul Fitri, Royal Mail Terjerat Masalah
• Alarm Palsu Ancaman Bom Gemparkan Menara Eiffel
• Tiruan Terry Jones Jalankan Aksi Anti-Islam di Michigan
• AS Jual Senjata Besar-Besaran ke Arab Saudi
• Subhanallah, Bocah Kelas Lima SD Gaza Menghafal Al Qur'an
• Evolusi Makanan Halal di Penerbangan Terbesar Dunia
• CIA : Musnahnya Israel Tidak Lama Lagi!