Kamis, 12 Rajab 1446 H / 15 Juli 2010 09:24 wib
1.776 views
Muslim Kanada Tolak ''Pembunuhan Berlatar Kehormatan'' Dalam UU
OTTAWA (Berita SuaraMedia) – Dewan Wanita Muslim Kanada menentang penambahan "pembunuhan berlatar belakang kehormatan" ke dalam Undang-undang Pidana atas dasar "pembunuhan adalah pembunuhan" dan sebuah kategori khusus dapat menyebabkan stigma pada pendatang baru dan beberapa kelompok etnik ataupun keagamaan.
Anggota Parlemen Oposisi iberal dan Demokrat Baru dan beberapa ahli legal juga berkeberatan atas sebuah perubahan, dilayangkan oleh Rona Ambrose, kementerian federal untuk Status Wanita, pada sebuah konferensi berita.
Tiga profesor hukum mengatakan bahwa klausa pembunuhan tingkat pertama dari Undang-undang Pidana telah berisi semua alat yang dibutuhkan untuk menyidangkan dan menghukum yang melakukan "pembunuhan berlatar belakang kehormatan" dan mereka tidak mengenal hakim Kanada atau juri yang memperlakukan "kehormatan" kebudayaan keluarga sebagai sebuah faktor yang meringankan dalam pemvonisan.
Sementara seorang juru bicara Kementerian Kehakiman Rob Nicholson pada Senin dikabarkan menjatuhkan pernyataan Ambrose bahwa pemerintah "melihat" perubahan, direktur komunikasinya, Genevieve reton, pada Selasa mengatakan pada kantor berita Postmedia News bawa "komentark menteri Ambrose adalah konsisten dengan pendekatan kami" dalam membuat undang-undang.
"Kami sebagai sebuah organisasi tidak ingin istilah pembunuhan berlatar belakang kehormatan digunakan di Kanada karena istilah tersebut membuatnya eksotis, suatu makhluk alien, dan asing, dan orang-orang mengunakan istilah tersebut sebagai sebuah rasional untuk mengerti pembunuhan tersebut," Alia Hobgen, seorang pekerja sosial dan direktur eksekutif Dewan Wanita Muslim Kanada – sebuah organisasi relawan nasional non-profit – mengatakan.
"Mari tidak menuju pada rute tersebut. Sebuah pembunuhan adalah sebah pembunuhan. Mari tidak memisahkan kita sebagai pendatang baru ataupun kelompok etnik dari sisa wanita Kanada yang lain. Tidak masalah budaya yang mana, agama yang mana, atau asal etnik yang mana kita berasal, undang-undang yang sama harus diterapkan pada kita."
Profesor hukum Isabel Grant dari Universitas Columbia Inggris, Debra Parkes dari Universitas Manitoba dan Elizabeth Sheehy dari Universitas Ottawa, semuanya mengatakan bahwa Undang-undang Pidana sudah berisi alatalat untuk menghadapi "pembunuhan berlatarbelakang kehormatan" dan mengatakan akan menjadi sulit untuk mendefinisikannya dalam undang-undang.
"Terdapat sebuah kepentingan politik, saya pikir, dan sebuah persepsi oleh publik bahwa bagaimanapun juga kita melakukan sesuatu tentang masalah ini dengan menciptakan pelanggaran baru ini ketika Anda memiliki semua alat untuk menghadapinya dalam undang-undang pidana," Parkes mengatakan.
"Saya tidak dapat membayangkan sebuah pembunuhan yang berlatar belakang kehormatan yang tidak akn dianggap sebagai pembunuhan tingkat pertama, yang mana merupakan pelanggaran yang paling serius yang kita miliki, dan membawa hukuman yang paling serius, sebuah hukuman seumur hidup yang merupakan keharusan dengan kelayakan pembebasan bersyarat sedikitnya selama 25 tahun."
Sheehy mengatakan bahwa penciptaan sebuah kejahatan yang terpisah akan tertanam dalam undang-undang, dalam gagasan sesat bahwa pmbunuhan para istri dan anak perempuan hanya terjadi dalam kelompok minoritas.
"Akan merasialkan kejahatan tersebut untuk menganggap pembunuhan berlatar belakang kehormatan sebagai sebuah bentuk berbeda dari pembunuhan," ia mengatakan.
Dalam menanggapi kemarahan publik, Grant mengatakan bahwa pemerintah memiliki sebuah catatan tentang menambahkan jenis pembunuhan – yang berhubungan dengan penguntitan, terorisme, dan kejahatan yang terorganisir contohnya – bahwa harus dianggap pembunuhan tingkat pertama.
Namun dalam kasus ini ia berpikir bagaimana pembunuhan tersebut akan didefinisikan.
"Bagaimana Anda akan merancang undang-udang pembunuhan tersebut yang tidak bersifat diskriminasi terhadap komunitas etnik tertentu?" ia bertanya. "Saya pikir hal tersebut akan benar-benar rumit."
Anggota Parlemen daerah Nova Scotia, Megan Leslie, deputi NDP kehakiman kritik, mengatakan bahwa pemerintah telah merusak kasusnya sendiri dengan memotong program untuk membantu wanita-wanita pendatang, menyangkal layanan pemukiman bagi para pengungsi dan menanggalkan "hak kesetaraan" dari mandat status kantor perempuan.
"Pembunuhan adalah pembunuhan, bukan masalah mengapa, bukan masalah bagaimana ataupun siapa, pembunuhan adalah pembunuhan," Leslie mengatakan. "Undang-undang Pidana meliputi semua itu. Fokus harus pada bagaimana kita mencegah pembunuhan tersebut."
Anggota Parlemen Winnipeg, Anita Neville, kritik liberal atas status wanita, mengatakan bahwa Kanada sudah memiliki undang-undang dan sanksi di tempat.
"Apakah ini untuk politik ataukah ini untuk kebijakan?" Neville menanyakan. "Hal ini menghantam saya bahwa Rona menyusun kebijakan di awang-awang." (ppt/vs) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
