Protes ''Sandal Di Kantor'' Hantui Kedatangan Netanyahu Ke AS

WASHINGTON (Berita SuaraMedia) – Para diplomat Israel mengenakan jins dan sandal ketika bekerja sebagai bagian dari sebuah perselisihan buruh atas kondisi pembayaran, pajabat kementerian luar negeri mengatakan.

Para pegawai diplomatik menuntut upah yang setara dengan rekan kerjanya di agensi pertahanan dan intelijen.

Pemogokan tersebut dapat mengganggu perjalanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berikutnya ke AS.

Komite pembayaran para pekerja telah mendesak para pegawai kedutaan besar Israel di Washington untuk tidak membuat persiapan pada kunjungan Perdana Menteri tersebut pada Juli, laporan lokal mengatakan.

Menurut komite tersebut, para pegawai kementerian luar negeri dibayar setengah dari staf kementerian pertahanan dan anggota komunitas intelijen yang bertugas di luar negeri, walaupun mereka mengerjakan jumlah pekerjaan yang sama.

Perselisihan tersebut – sekarang memasuki bulan ke-enam – semakin menjadi umum.

Enam bulan yang lalu, komite pekerja kementerian luar negeri mengumumkan sebuah perselisihan buruh dan menghentikan semua ikatan pekerjaan dengan kantor Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan.

Lagi pula, kedutaan Israel menghentikan persiapan untuk kunjungan luar negeri oleh para menteri dan pejabat-pejabat lainnya, dan telegram diplomatik tidak dikirimkan baik kepada Kementerian Pertahanan atau Kantor Perdana Menteri.

Beberapa minggu setelah mengumumkan perselisihan buruh, komite tersebut menghentikan sanksinya dan mulai menegosiasikan perjanjian upah diplomat dengan Kementerian Luar Negeri. Komite tersebut menuntut bahwa pegawainya menerima upah yang sebanding dengan yang diberikan kepada pegawai kementerian pertahanan dan layanan intelijen.

Negosiasi atas perjanjian upah berlanjut selama beberapa bulan, namun lambat dan mengakibatkan komite tersebut memperbarui perselisihannya.

"Sayangnya, kami menemukan bahwa kementerian keuangan memenuhi tuntutan kami dengan kebijakan yang menyeret kaki," komite tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Para pegawai tersebut memulai ronde kedua protesnya dengan datang ke kantor menggunakan jins dan sandal. Beberapa pegawai dari kementerian luar negeri telah mengabaiakan aturan berpakaian normal setelan dan dasi, dan datang ke tempat kerja dengan mengenakan jins dan sandal, seorang pejabat mengatakan kepada kantor berita BBC tanpa menyebutkan nama.

Komite tersebut mengatakan bahwa protes mereka dapat memuncak dalam penghentian sepenuhnya dari semua aktivitas Kementerian Luar Negeri jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

"Perjuangan kami bukan menentang kementerian luar negeri namun demi membantu para pekerja," pernyataan tersebut mengatakan.

Pemogokan parsial tersebut juga telah memperpanjang departemen pengunjung kementerian luar negeri, yang berwenang untuk menggelar karpet merah untuk para pejabat luar negeri, pejabat tersebut mengatakan.

Komite tersebut juga menambahkan bahwa sampai saat ini, sanksi tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas humas Israel yang berhubungan dengan serangan bantuan Gaza, Freedom Flotilla.

Deputi Menteri Luar Negeri Danny Ayalon mengatakan terpaksa menyambut kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov tanpa upacara yang lazim karena tidak ada seorang pun yang mempersiapkan upacara tersebut, agen kantor berita AFP mengabarkan.

Lavrov bertujuan untuk menemui pejabat atas Israel sebelum melakukan perjalanan ke Ramallah untuk pembicaraan dengan otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas pada hari terakhir dari kunjungan dua harinya. (ppt/bbc/hz) www.suaramedia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Media lainnya:

• ''Gerbang Bunga'' Menuju Makam Muslim Dibuka Kembali
• Majalah Aquila Asia Usung Modernitas Wanita Muslim
• Selamatkan Diri Dari Sanksi, Sekolah Teologi Latih Imam Muslim
• Undang Ulama Pro-Bin Laden, Badan Amal Inggris Diselidiki
• Bela Tim Jerman, Kelompok Muslim Diserbu Anarkis
• Sekjen FPI: Pengusiran Anggota DPR Itu Fitnah Dan Salah Alamat
• Rekening ''Gemuk'' 6 Perwira Polisi Mencurigakan
• Gara-Gara AS Indonesia Berpotensi Kehilangan USD6 Juta Lebih