Jum'at, 14 Jumadil Awwal 1446 H / 21 Mei 2010 09:25 wib
1.799 views
Ethiopia Tak Gentar Ancaman Mesir Terkait Sungai Nil
ADDIS ABABA (Berita SuaraMedia) – Perdana Menteri Ethiopia menolak ancaman oleh Mesir untuk mencegah pembangunan bendungan dan proyek air lainnya ke hulu sungai Nil.
Meles Zenawi mengatakan pada Al Jazeera bahwa Mesir tidak akan dapat menghentikan negaranya untuk membangun bendungan di sungai itu.
Komentarnya itu datang hampir satu minggu setelah Ethiopia bergabung dengan Uganda, Rwanda, dan Tanzania dalam menandatangani perjanjian baru tentang pembagian adil sungai Nil, terlepas dari penentangan keras Mesir dan Sudan yang mendapat bagian besar dari air sungai itu.
Sungai Nil mengalir melalui 10 negara, tapi distribusi airnya di antara tiap negara cekungan telah lama menjadi sumber ketegangan di kawasan.
Beberapa perjanjian bersejarah memberikan kekuatan veto pada Mesir dan Sudan atas proyek hulu yang dapat mempengaruhi aliran air.
Namun kesepakatan yang ditandatangani minggu lalu oleh keempat negara cekungan Nil menandai pembentukan komisi baru untuk mengelola air sungai.
Kenya, Burundi, dan Republik Demokratis Kongo diharapkan akan menandatangani dalam waktu satu tahun.
Mesir telah memperingatkan bahwa perjanjian itu tidak sah. Namun Zenawi mengatakan bahwa pendekatan Mesir sudah ketinggalan jaman.
“Beberapa orang di Mesir memiliki ide-ide kuno berdasarkan asumsi bahwa air sungai Nil milik Mesir dan bahwa Mesir memiliki hak untuk memutuskan siapa yang mendapatkan apa dan bahwa negara-negara cekungan Nil tidak bisa menggunakan air sungai Nil karena mereka akan menjadi tidak stabil dan miskin,” ujarnya.
“Situasi-situasi itu telah berubah dan berubah selamanya.”
“Ethiopia stabil. Ethiopia masih miskin tapi mampu memenuhi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan bendungan di sungai Nil.”
Negara-negara hulu ingin bisa mengimplementasikan irigasi dan proyek tenaga air dalam berkonsultasi dengan Mesir dan Sudan, tapi tanpa Mesir mempraktikkan kekuasaan veto yang diperolehnya pada tahun 1929 dalam sebuah perjanjian dengan Inggris.
Namun, Mesir mengancam akan mengambil langkah hukum jika sebuah kesepakatan unilateral tercapai.
Namun Zenawi menepis peringatan itu, mengatakan bahwa itu tidak akan menyelesaikan perselisihan.
“Jalan ke depan adalah bukan untuk Mesir mencoba menghentikan yang tidak dapat dihentikan. Jalan ke depan adalah untuk menemukan win-win solution melalui upaya diplomatis,” ujarnya.
Pemerintah Mesir mengatakan bahwa pernyataan itu melemahkan semangat kerjasama antar negara Inisiatif Cekungan Nil.
Mesir tidak menentang pembangunan negara-negara itu, tapi pada akhirnya Mesir tidak ingin melihat aliran sungai Nil dan pembagian air sungai itu dihambat atau dikurangi.
Perjanjian yang baru, Kerangka Kerja Kooperatif Cekungan Nil, adalah untuk menggantikan perjanjian tahun 1959 antara Mesir dan Sudan yang memberikan mereka kendali lebih dari 90% aliran air.
Kedua negara itu takut pasokan air mereka akan berkurang banyak jika tujuh pengguna Nil lainnya mengalihkan sungai dengan irigasi domestik dan proyek tenaga air.
Inisiatif Cekungan Nil, yang memimpin pembicaraa, kini akan menjadi Komisi Cekungan Nil dan akan menerima, mereview, dan menyetujui atau menolak proyek-proyek yang berkaitan dengan sungai terpanjang di Afrika itu.
Komisi akan berbasis di Addis Ababa, ibukota Ethiopia, dan memiliki perwakilan dari kesembilan negara cekungan Nil. Click Video (rin/alj) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
