Perdebatan Mesir Memuncak Atas Warisan 1001 Malam

KAIRO (SuaraMedia News) – Anggota kelompok berjuluk “Pengacara Tanpa Batasan” mengajukan keluhan ke jaksa agung Mesir, menuntut dicekalnya publikasi sebuah kompilasi sastra oriental terkenal “One Thousand and One Nights” (1001 Malam) karena isinya yang “tidak senonoh”.

Anggota kelompok itu meminta Cultural Centers Authority bertanggung jawab karena mengijinkan buku tersebut dipublikasi dan menyerukan diterapkannya Pasal 178 UU Pidana Mesir, yang menetapkan denda uang dan hukuman penjara selama dua tahun bagi siapa pun yang diketahui mempublikasikan material asusila.

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) mengeluarkan pernyataan yang mengecam keluhan itu sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan pembatasan kreativitas. Pernyataan itu kemudian menyebutkan bahwa pemerintah Mesir telah mengeksploitasi keluhan serupa di masa lalu untuk menghukum para penulis dan jurnalis yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Direktur ANHRI, Gamal Eid, mengkritik Menteri Kebudayaan Farouk Hosni karena bersikap pasif terhadap isu tersebut. “Ia tidak berbuat apa-apa ketika Majalah Ibdaa dicekal bulan April lalu menyusul keluhan serupa,” ujar Eid.

Awal April 2009 Majalah Ibdaa dari kementerian dicekal dengan perintah pengadilan dan pihak kementerian tidak berbuat apa-apa. Pada akhirnya, majalah itu diijinkan untuk dipublikasikan kembali oleh perintah pengadilan lainnya.

Hosni mengatakan bahwa 1001 Malam tidak ditulis oleh satu penulis tertentu, tapi merupakan bagian dari warisan budaya rakyat. “Buku-buku warisan tidak boleh dilihat secara naluriah,” ujarnya, mengatakan bahwa puisi-puisi Abu Nawas juga mengandung kata-kata tak senonoh tapi tetap tersedia di semua perpustakaan warisan.

“Apa ini berarti kita harus menghancurkan semua patung kuno Mesir karena ketelanjangan mereka?” tanya Hosni retoris.

ANHRI mengatakan bahwa kegagalan pemerintah Mesir untuk bersikap tegas telah mendorong kelompok-kelompok ekstremis relijius dan pencari publisitas untuk bergabung dengan tim “Actio Popularis”.

Pada tanggal 17 April 2010 lalu, anggota Pengacara Tanpa Batasan juga mengajukan  keluhan ke Jaksa Umum, meminta dilakukannya investigasi terbuka atas Ahmad Megahed,  Gamal Ghitani, penulis, Gamal Askary, Saad Abdel Rahman dan Susan Abdel Rahman yang bertanggung jawab mempublikasikan seri “Zakhaer” (harta karun) dari otoritas umum istana budaya di Kementerian Kebudayaan.  Awalnya, buku itu juga akan disita. Sejauh ini, dua bagian dari 1001 Malam telah dipublikasikan dan kelompok pengacara itu menganggapnya sebagai bukti atas keluhan mereka.

Gamal Eid, direktur eksekutif ANHRI mengatakan, “Meminta penyitaan atas buku warisan dan karya seni, seperti 1001 Malam, pada dasarnya adalah sebuah kejahatan. Kami tidak akan tinggal diam terkait kasus ini. Unit bantuan hukum ANHRI untuk kebebasan berekspresi akan memimpin pembelaan terhadap para penulis dan intelektual yang mengalami tindakan tegas tak adil dari para pencari publisitas itu.”

“Para penulis dan intelektual ini bersikukuh untuk mempersembahkan harta karun kebudayaan dan bersejarah kepada pembaca Mesir dan membuat mereka dapat diakses oleh warga Mesir seperti warga di negara-negara lain yang menghormati kebebasan berekspresi dan berkreasi.” (rin/am/anhri) www.suaramedia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Media lainnya:

• Radboud University: Tidak Akan Ada Pengadilan Syariah
• Konsekuensi "Teriakan" Susno Terancam Kena Sanksi
• Jabatan Panitera Dicopot Gara-Gara Mengantar Gayus?
• Skenario Terburuk SKPP Bibit-Chandra Benamkan Kasus Besar KPK
• Mengira Kasus Gayus Kecil-Kecilan, Bos Jaksa Kena Giliran
• Wah! Jaksa Kasus Gayus Punya Kapal Laut
• Terima "Whistle Blower Award", Bukti Rakyat Dukung Susno
• Korea Selatan Menolak Jadi ''Gudang'' Nuklir AS