Sabtu, 13 Jumadil Awwal 1446 H / 17 April 2010 08:34 wib
2.046 views
Marinir Anti-kebijakan Obama Kembali Bangkit Di Facebook
SAN DIEGO (SuaraMedia News) – Marinir Kamp Pendleton meluncurkan kembali halaman Facebook untuk mengkritik kebijakan perawatan kesehatan Presiden Barack Obama setelah memantik kontroversi dalam pidato bebas yang membuatnya memenangkan dukungan ACLU.
Sersan Gary Stein menutup halaman “Armed Forces Tea Party” miliknya pada hari Selasa setelah ia dipanggil kembali ke pangkalan.
Stein, 24, dari Temecula, California, mengatakan bahwa para atasannya meminta dirinya untuk melihat kebijakan Departemen Pertahanan mengenai aktivitas politik setelah dia diketahui memberikan wawancara kepada MSNBC mengenai halaman Facebooknya.
Stein membuka kembali halaman Facebook tersebut pada hari Rabu. Pada hari kamis, halaman tersebut sudah nyaris memiliki 500 pendukung dan dihujani komentar yang sebagian besar berisi pujian terhadap Stein.
Stein bisa terus mengelola halaman Facebook tersebut sejauh ia tidak melanggar arahan Pentagon mengenai aktivitas politik, kata Sersan Kepala Marinir Rhys A. Evans, seorang juru bicara Pasukan Ekspedisi Pertama Marinir pada hari Jum'at.
“Kami sama sekali tidak berupaya menyensor Sersan Stein,” kata Evans. “Lebih dari segalanya, kami hanya ingin memastikan bahwa dia mendapat informasi yang perlu sehingga ia tidak berspekulasi dalam (tindakan) lebih jauh yang akan membuatnya melanggar aturan.”
Stein tidak pernah diancam atau diperintahkan untuk menghapus halaman (Facebooknya), dia juga tidak akan diselidiki atau dijatuhi hukuman disiplin, kata Evans.
“(Yang kami lakukan) hanya upaya Marinir menjaga rekan sesama Marinir,” tambah Evans.
Untuk membatasi satuan militer agar tidak terlibat dalam politik, kebijakan Pentagon melarang perwira aktif AS turut ambil bagian dalam penggalangan dana partai, mengumpulkan dukungan atau kampanye.
Para personel militer AS juga dilarang membuka mulut dalam perkumpulan politik partai tertentu, menjalankan kelompok politik atau turut berperan dalam diskusi kelompok yang disiarkan dan memihak partai politik manapun.
Pada hari Rabu, ACLU cabang San Diego mengirimkan surat kepada pangkalan San Diego County terkait pemanggilan Stein kembali ke pangkalan pada hari Selasa sebelum sempat muncul dalam program MSNBC.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa para personel militer punya hak berdiskusi dan mengkritik kebijakan dan perilaku politik pemerintah.
Stein, seorang ahli ilmu cuaca pasukan ekspedisi yang bertugas di Irak, pada hari Rabu mengatakan bahwa dirinya mungkin akan memperhalus gaya penuturan halaman Facebooknya dan mungkin tidak akan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang personel aktif pasukan Marinir AS.
“Saya tidak melakukan kesalahan apapun dan bahkan tidak berpikir akan melakukan sesuatu yang berbeda, namun saya akan sedikit lebih berhati-hati mengenai apa yang saya katakan dan memastikan bahwa segalanya dilakukan dengan bijak,” kata Stein.
“Dan saya pasti memberikan penjelasan ketika menulis sesuatu di sana (halaman Facebooknya). Saya akan melakukan itu, dan pandangan saya bukan merupakan pandangan Korps Marinir.”
Kebijakan reformasi Obama memang telah berdampak besar bagi warga AS, dengan tidak sedikit pihak yang menentang kebijakan tersebut.
Para pemimpin Tea Party dan perwakilan konservatif dari dewan Oklahoma contohnya, mereka akan mendirikan sebuah milisi sukarelawan untuk membantu mereka membela diri dari apa yang mereka sebut pelanggaran kedaulatan negara bagian oleh pemerintahan pusat.
Para pemimpin Tea Party mengatakan bahwa mereka membahas gagasan tersebut dengan beberapa orang anggota dewan pendukung dan berharap agar tahun depan dapat menghasilkan undang-undang baru yang mengakui kelompok sukarelawan baru. Mereka mengatakan kelompok tersebut tidak akan sama dengan kelompok-kelompok milisi Kristen yang digerebek karena menyusun serangan terhadap aparat penegak hukum.
Pembahasan soal milisi tersebut mencerminkan rasa frustrasi kelompok-kelompok akar rumput yang menginginkan cara baru dalam memerangi upaya pemerintah pusat, seperti rencana reformasi kesehatan, yang mengharuskan semua penduduk memiliki asuransi kesehatan. (dn/ms/sm) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
