Selasa, 14 Jumadil Awwal 1446 H / 16 Februari 2010 14:49 wib
2.274 views
Pemindai Tubuh Di Bandara Seret Inggris Dalam Dilema
LONDON (SuaraMedia News) - Pemerintah Inggris sedang serba salah. Jika ngotot menggunakan sebuah sarana keamananan, pemerintah Inggris terpaksa menelan kritik. Jika tidak menggunakan sarana tersebut, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sarana keamanan yang kontroversial tersebut adalah pemindai tubuh anti teror.
Saat ini, pemerintah Inggris menggunakan alat pemindai tubuh di bandara Heathrow dan Manchester setelah terjadinya upaya pengeboman pada Hari Natal. Departemen Transportasi memperkenalkan kode interim pengunaan alat pemindai tubuh tersebut tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu. Sebuah versi akhir dari alat pemindai tubuh tersebut akan diperkenalkan pada tahun ini. Kali ini, Departemen Transportasi berniat untuk berkonsultasi lebih dahulu sebelum memperkenalkan versi akhir tersebut.
Kode interim pengunaan alat pemindai tubuh menyatakan bahwa siapa saja yang menolak pemindaian seluruh tubuh akan dilarang terbang. Di AS, terdapat alternatif dimana calon penumpang harus melewati sebuah detektor metal dan menjalani pemeriksaan dari atas ke bawah. Kode tersebut tidak memberikan alternatif serupa di Inggris. Penggunaan alat pemindai tubuh itu mengundang kritik dari dua pengacara hak asasi manusia Matrix Chambers, Helen Mountfield and Professor Conor Gearty. Kedua pengacara tersebut memberikan nasihat hukum mereka. Kini, giliran Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia yang memberikan kritik. Komisi dapat bertindak lebih jauh dengan mengajukan tuntutan kepada pengadilan tinggi sebelum alat pemindai diperkenalkan ke seluruh bandara di Inggris akhir pada tahun ini.
Alat pemindai tubuh tersebut mendapat olok-olok sebagai alat “penggerayang tubuh virtual”.
Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penggunaan alat pemindai tubuh di bandara-bandara Inggris dapat melanggar privasi dan undang-undang anti diskriminasi. Para menteri di Inggris diharapkan segera bertindak untuk memastikan agar penggunaan sarana keamanan semacam itu benar-benar sesuai dengan peraturan.
Trevor Phillips, kepala komisi tersebut, memberitahu sekretaris transportasi, Lord Adonis, bahwa terdapat keprihatinan atas terlanggarnya privasi. Tak ada jaminan bahwa alat pemindai tubuh di bandara-bandara Inggris dioperasikan secara jujur dan tanpa diskriminasi.
Dalam suratnya kepada Adonis, Phillip mengatakan bahwa ia sadar betapa perlunya pemerintah mengambil langkah pengamanan demi melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Namun, komisi “memiliki keraguan serius bahwa keputusan untuk memberlakukan sistem tesebut di bandara Inggris akan bertentangan dengan hukum atau mungkin akan menimbulkan dampak.
Sekretaris dalam negeri mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa alat pemindai akan digunakan secara acak. Namun, kode interim tidak menjelaskan bagaimana hal itu akan dilaksanakan atau diawasi. Demikian pendapat komisi sebagaimana dinyatakan dalam nasihat hukum.
Kriteria dalam pemindaian itu mungkin akan meliputi kebangsaan, asal penerbangan atau pola perjalanan sebelumnya. Namun, sejauh ini, kriteria dalam pemindaian masih dirahasiakan demi keamanan nasional.
Komisi menunjukkan tidak adanya petunjuk keselamatan, seperti misalnya memonitor siapa yang dipindai dan bagaimana cara memindainya. Dengan tidak adanya petunjuk keselamatan tersebut, artinya pihak berwenang tidak mampu memeriksa apakah seseorang dipilih secara jujur berdasarkan ras, agama, gender, umur, jenis kelamin, atau kecacatan.
Phillips memberitahu Adonis bahwa melanggar privasi masyarakat dapat dibenarkan menurut undang-undang hak asasi manusia jika hal itu untuk alasan keamanan nasional. Namun, pemerintah harus menunjukkan bahwa kebijakan yang diambilnya sesuai dengan undang-undang.
“Tindakan negara seperti penghentian, pemeriksaan, dan penyelidikan, serta pemindaian seluruh tubuh di perbatasan dilakukan dengan alasan yang bagus. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan semacam itu dapat dilaksanakan dengan cara yang mendiskriminasi kelompok-kelompok yang rentan atau melukai hubungan antar komnunitas,” kata Phillips.
“Kebijakan keamanan nasional dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan kebebasan kita. Namun, kebijakan itu dapat menjadi kemunduran jika perlindungan itu malah menghancurkan kebebasan orang lain.”
Juru bicara Departemen Transportasi mengatakan bahwa sebuah penaksiran dampak kesetaraan alat pemindai telah dimulai. Menurutnya, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua sarana keamanan digunakan secara sah, pantas, dan tidak diskriminatif.
“Itulah sebabnya kami memahami bahwa penumpang yang dipilih secara acak untuk pemindaian tak akan dipilih berdasarkan karakter pribadinya, dan itu sebabnya kami telah mempublikasikan sebuah kode interim penggunaan yang memperhatikan kepedulian privasi sehubungan dengan alat pemindai tubuh.”
Dengan adanya tingkat ancaman yang meningkat, memperkenalkan alat pemindai sesegera mungkin adalah hal yang penting. Demikian tutur juru bicara tersebut. (es/gd) www.suaramedia.com
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
