Wapres Boediono Dilaporkan Ke Polda Yogya

(SuaraMedia News) - Dua mantan anggota DPRD Yogyakarta periode 1999-2004 melaporkan Wakil Presiden Boediono ke Polda DIY. Keduanya adalah pantia anggaran Cinde Laras Yuliato dan Nanda Irwan.

Boediono dianggap ikut bertanggung jawab atas pemotongan pajak penghasilan PPH 21 terhadap Dana Purna Tugas (DPT) kedua anggota DPRD tersebut.

Menurut Cinde Laras, Boediono selaku Menteri Keuangan pada waktu itu harus ikut bertanggung jawab terhadap pemotongan dana purnatugas yang dinilai telah menjadi haknya. Dana purnatugas yang diterimanya dianggap sebagai uang korupsi, namun dia mempertanyakan bagaimana dengan yang memotong pajaknya.

“Saya melaporkan Menteri Keuangan, karena di dalam kop surat pajak, tertulis Departemen Keuangan. Jadi saya melaporkan Menteri Keuangan pada waktu itu yang dijabat oleh Pak Boediono yang sekarang menjabat Wakil Presiden,” terang Cinde Laras di Mapolda DIY, Kamis (4/22010).

Cinde berharap dengan laporan itu kepolisian akan memeriksa perkara tersebut secara adil, dan semua pihak yang terlibat dapa diperiksa. Dia juga menyerahkan semua dokumen terkait untuk mempermudah polisi melakukan pemeriksaan.

Menurutnya, Menkeu dilaporkan karena uang DPT yang diterimanya telah dipotong pajak penghasilan, sehingga dirinya menerima uang tersebut. Padahal akhirnya dia dipidana karena uang DPT yang telah dipotong PPH 21 itu.

“Saya diberi uang yang sudah dipotong pajak PPH 21, saya terima itu, kok saya dipidana. Tokoh ini kan sepertinya menjebak saya untuk mempidana saya. Jika sudah dipotong PPH 21, ya uang sah. Jika uang tersebut diperkarakan, ya harusnya pemungut pajak dalam hal ini jajaran Departemen Keuangan yang pada waktu itu dipimpin oleh Boediono sebagai menteri keuangan saya minta juga diperkarakan,” jelas Cinde. Akibat menerima DPT, Cinde diputus bersalah dengan pidana 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Yogyakarta. Boediono dinilai harus bertanggung jawab terhadap pembayaran PPH Dana Purnatugas (DPT).

Boediono dilaporkan dua bekas anggota DPRD Yogyakarta periode 1999-2004, Cinde Laras Yulianto dan Nanda Erwan yang saat itu menjabat sebagai panitia anggaran.

Mereka menilai Boediono adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kasus korupsi yang menyeret 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 yang saat ini kasusnya masih dalam tingkat kasasi.

Saat itu, Boediono menjabat sebagai menteri keuangan di era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan Boediono dianggap ikut bertanggung jawab atas pemotongan pajak penghasilan PPH 21 terhadap Dana Purna Tugas (DPT) kedua anggota DPRD tersebut.

"Kami melaporkan Boediono yang saat itu menjabat menteri keuangan, karena di dalam kop surat pajak, tertulis Departemen Keuangan. Jadi saya melaporkan beliau,"kata Cinde Laras kepada wartawan di Polda Yogya.

Cinde berharap dengan laporan itu kepolisian akan memeriksa perkara tersebut secara adil, dan semua pihak yang terlibat dapa diperiksa. Dia juga menyerahkan semua dokumen terkait untuk mempermudah polisi melakukan pemeriksaan.

Selain itu, Menkeu dilaporkan karena uang DPT yang diterimanya telah dipotong pajak penghasilan, sehingga dirinya menerima uang tersebut. Padahal akhirnya dia dipidana karena uang DPT yang telah dipotong PPH 21 itu.

Lebih lanjut Cinde menyatakan, dalam perkara korupsi dana purna tugas tersebut Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004, Anatara telah divonis dengan hukuman penjara selama satu hingga empat tahun dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Sementara, Nanda Erwan, anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 menambahkan jika dana purna tugas tersebut dianggap korupsi kenapa dipotong pajak PPH 21.

"Seharusnya kalau dana itu dipotong pajak maka sudah sah dan tidak melanggar aturan dan tidak bisa dikatakan korupsi," tuturnya.

Seperti diketahui sebanyak 40 mantan anggota Dewan kota Yogyakarta periode 1999-2004 menerima Rp 75 juta dipotong pajak penghasilan. Namun hanya 17 orang yang diproses di pengadilan. Sebab anggota yang lainnya tidak masuk dalam panitia anggaran.

Keputusan pengadilan berbeda-beda. Bahtanisyar Basyir selaku ketua Dewan  (pada waktu itu) divonis sama dengan Cinde Laras, Cinde waktu itu sebagai ketua panitia anggaran. Vonis yang sama dijatuhkan pada  Arief Edy Subinato. Sementara itu sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Polda DIY terkait tindak lanjut dari laporan tersebut. Dari berbagai sumber: www.suaramedia.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Media lainnya:

• Komentari Kota Dosa, Surat Obama Menuai Cercaan
• Pertukaran Tanah Palestina, Konsep Berbahaya Israel
• Ruhut: Arak Kerbau, Demonstran Sudah Biadab
• AS Mendukung Ritual Pagan dalam Akademi Militer
• Berlanjutnya Misteri Pengiriman Senjata Korea Utara
• Otak Di Balik Serbuan Bom Fosfor Israel “Didisiplinkan”
• Kesaksian Tentara Wanita Israel Atas Penyiksaan Di Palestina
• Penuh Kejanggalan, Rekaman Suara Bin Laden Palsu?