Mengakhiri Rezim Pinokio

Satu per satu rezim-rezim ‘bohong’ di dunia Arab saat ini digoyang oleh rakyatnya. Pelan tapi pasti, semangat merontokkan rezim ‘pinokio’ itu bakal menjalar ke Indonesia.

Zine El Abidine Ben Ali adalah Presiden Tunisia yang digulingkan oleh rakyatnya pertengahan Januari lalu. Ali Baba, panggilan akrab Ben Ali, tumbang setelah berkuasa 23 tahun lamanya. Bersama istrinya kini ia menjadi buronan.

Kini, semangat revolusi sedang membara di Mesir. Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun  didemo rakyatnya. Mubarak dituntut lengser. Mirip Ali Baba, Mubarak juga dianggap otoriter dan menyengsarakan rakyat. Kemiskinan meningkat, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, pengangguran merajalela, beban hidup makin berat, perilaku koruptif mewabah di kalangan aparat pemerintahan adalah faktor yang mendorong tindakan revolusi  di negara-negara Arab itu.

Pemerintah Abai

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?. “Setali tiga uang, alias sama saja”, kata pengamat ekonomi Hendri Saparini. Negara dianggap telah gagal dalam mengurusi rakyatnya. Amanah konstitusi yang menyebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sepertinya hanya tinggal kalimat indah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Pemerintah yang semestinya berfungsi sebagai pengatur urusan umat (riayatus syuunil ummah) dan bertanggung jawab layaknya seorang penggembala (mas’ulun an raiyatihi) malah abai. Merujuk pada Teori Negara Hukum Murni yang digagas filosof Jerman Imanuel Kant (1724-1804), fungsi pemerintah ini terhadap rakyatnya hanya sebagai ‘Tukang Ronda’ (nightwathcer) saja. Praktiknya negara hanya berperan sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak dan kebebasan warga negara. Negara tidak boleh turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam konteks ekonomi, negara menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar”, kata pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noorsy.

Peran negara, kata Ichsan, hanya sebatas sebagai regulator dan fasilitator, dan bukan sebagai eksekutor. Karena itu tak heran jika pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini diserahkan kepada swasta dan swasta asing. Negara hanya memungut pajak yang sangat kecil nilainya.

Tatkala harga pangan melonjak, pemerintah tak bisa berbuat banyak. Contohnya,saat harga cabai melonjak hingga menembus angka seratus ribu rupiah per kilo, pemerintah mengaku tidak bisa melakukan operasi pasar.  Alasannya pemerintah tidak memiliki stok cabai.  Alhasil, pemerintah hanya bisa menghimbau rakyat agar mengurangi konsumsi cabai.

Sementara BULOG saat ini hanya berwenang mengendalikan harga beras. Padahal dulu, begitu ada gejolak harga bahan pokok, BULOG bisa langsung turun tangan. Sekarang tidak. ”Kita tidak lagi mengurusi pangan yang lain, seperti cabai. Kami tidak masuk dalam urusan itu”, kata Jubir BULOG Basirun.  Pepatah Arab mengatakan ‘wujuduhu kaadamihi’ (ada atau tidaknya pemerintah sama saja).

Cabut Subsidi BBM

Pemerintah juga dinilai berbohong dalam proses kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Agar tidak terjadi gejolak, kenaikan harga BBM dibuat secara terselubung. Istilah yang dipakai ‘Pembatasan BBM Bersubsidi’. Pengguna mobil di atas tahun 2005 diwajibkan menggunakan BBM jenis Pertamax. Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies, Kurtubi, mengatakan bahwa kebijakan itu sama saja memaksa pemilik mobil pelat hitam menggunakan Pertamax dengan tidak menyediakan pilihan bahan bakar lain.

Kebijakan pengalihan BBM premium ke pertamax dinilai hanya akan menguntungkan SPBU asing saja. Sejak 15 Januari 2011 lalu untuk Jakarta dan sekitarnya, Pertamina menaikkan harga pertamax menjadi Rp 7.850 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.500 per liter. Pengamat energi Kurtubi memperkirakan harga Pertamax akan terus naik. Bahkan diprediksi mencapai angka Rp.9.000 per liter di bulan Maret 2011. Sementara harga Pertamax di SPBU Shell misalnya, sejak 15 Januari 2011 juga sama, Rp 7.850.- Dengan harga sama tetapi pelayanan berbeda akan membuat SPBU asing makin berkibar.

Angka Kemiskinan Turun?

“Kami tidak bohong sebab staf `World Bank` secara rutin menggunakan data kami," kata Kepala Biro Humas dan Hukum Biro Pusat Statistik (BPS) Sairi Hasbullah, saat menanggapi tuduhan bahwa lembaganya telah berbohong dalam mengumumkan angka kemiskinan tahun ini.

Faktanya kimiskinan terus meningkat. Angka kemiskinan menurun, karena BPS menggunakan standar penghasilan per hari hanya Rp. 7 ribu. Dengan standar ini, BPS menghitung  jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 turun menjadi 13,3 % atau 31juta orang saja. Tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin dilaporkan 14,2% atau 32,5 juta orang. Padahal, jika merujuk ke PBB standar penghasilan penduduk miskin adalah 2 Dollar atau berkisar Rp. 18 ribu per hari.  Artinya, angka kemiskinan di Indonesia mestinya lebih dari dua kali lipat  yang dilaporkan BPS.

Menurut Hendri Saparini, terjadinya perbedaan ini akibat paradigma yang berbeda. Menurutnya BPS tidak menyatakan seorang yang telah bekerja adalah orang miskin, meskipun pendapatan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan layak sehari-hari.

Batal Ikuti Ulama

Di hadapan ratusan ulama yang sedang mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Istana Negara, Senin (5/11/2007) silam, SBY mengatakan  bahwa terkait aliran sesat, dirinya akan mengikuti fatwa MUI. ’’Presiden tidak bisa memberikan fatwa,’’ kata SBY kala itu.

’’Ketika kita sama-sama ingin mencegah berkembangnya aliran sesat di negeri ini dan menanganinya dengan baik, maka sesuai dengan aturan main, kami memohon fatwa dari MUI,” sambung SBY.

Setelah fatwa MUI keluar, kata SBY, barulah perangkat negara yang akan menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. SBY berharap kolaborasi antara MUI dan pemerintah yang terjalin baik selama ini bisa dipertahankan.

Ucapan SBY sepertinya hanya pemanis bibir belaka. Hingga kini aliran sesat Ahmadiyah yang sudah berkali-kali difatwa sesat oleh MUI juga tak kunjung dibubarkan. Meskipun umat Islam Indonesia sudah mendesak dengan kerasnya. “Summum bukmun umyun fahum laa yarjiuun”, kata wakil amir Majelis Mujahidin, Ustadz Abu Jibril, mengutip Surat Al Baqarah ayat 18.

Ganti Rezim Ganti Sistem

Merunut berbagai kebohongan yang dipamerkan secara kasat mata di negeri ini, mengingatkan kita pada cerita tentang boneka dari kayu berhidung panjang. Ya, itulah Pinokio. Boneka yang terkenal dengan sifat ingkar janji, pembohong dan pemalas. Sering juga digambarkan tentang kenaifan dan kebodohannya.

Bicara tentang kebohongan, jauh hari sebelum para tokoh lintas agama menyebut pemerintah berbohong, Forum Umat Islam (FUI) melalui media yang dinaunginya, Tabloid Suara Islam (SI), pernah menerbitkan edisi dengan cover story “Rezim Reformasi Bohong”.  Dalam SI edisi 45, 6-19 Juni 2008 itu FUI juga mempelopori tag line (slogan) “Ganti Rezim, Ganti Sistem”.  Slogan itu dimuat berturut-turut di cover depan SI jauh sebelum pergerakan lain turut menggunakannya.

Kini, berbagai kelompok masyarakat terus menggaungkan slogan itu. Ada kelompok lintas agama yang dimotori Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. Tapi sayang, gerakan Din ditunggangi sejumlah tokoh dan LSM liberal. Ada pula kelompok bekas jenderal yang dimotori oleh Mantan KASAD Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto. Dalam Pertemuan Meja Bundar 100 tokoh pergerakan, Senin (17/1/2011) di Gedung Juang 45 Jakarta, Tyasno mengatakan, "Pemimpin sekarang KIMUNAJAT: Khianat, Munafik, dan Bejat”. Cuma revolusi model apa yang diinginkan Tyasno, umat Islam juga tidak tahu.

Sebelumnya, bekas aktivis Malari Hariman Siregar juga telah memanaskan situasi melalui peluncuran bukunya “‘Hariman dan Malari; Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal”, Sabtu (15/1/2011).  Sejumlah tokoh nasionalis, kiri dan liberal hadir dalam acara yang digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat itu. Seperti Wiranto, Adnan Buyung Nasution, Rizal Ramli, Jumhur Hidayat, Rahman Toleng dan sejumlah tokoh dan aktivis pergerakan lainnya.

Umat Islam, sebagai pemegang saham terbesar negeri ini tentu tak boleh berdiam diri. Kemunkaran harus segera dihentikan. Dengan tangan (kekuasaan) maupun dengan lisan. Jika tidak, maka lagi-lagi umat Islam hanya akan menjadi penonton saja.

Secara umum nampaknya rakyat memang sudah tidak sabar menyaksikan kepongahan ‘rezim ‘pinokio’ berkuasa di negeri ini. Tanpa menunggu lama, jika rakyat telah bergerak rezim ‘pinokio’ ini niscaya akan tumbang. Bersiaplah!. 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Suara Islam Online lainnya:

• Dana Densus Seret, Sidang Ustadz Abu di Gedung Pertanian
• Mesir: Diambang Keruntuhan Rezim Mubarak
• Menteri Muslim Inggris: Islamphobiah Sudah Kelewatan
• Thamrin Tamagola Besok Disidang Masyarakat Dayak
• Naudzubillah,...Mayoritas Perceraian Dipicu Perselingkuhan
• Melody Moezzi: Label Teroris Hanya Untuk Islam
• Setelah Sudan Pecah, Mesir Target Berikutnya
• Revisi UU Terorisme untuk Siapa?