Pemerintah telah menaikkan TDL sampai 18%. Para pengusaha mengadukan kasus TDL ke DPR. Rakyat barangkali sudah tidak mampu lagi menjerit. Apalagi beban yang semakin menumpuk. Harga-harga kebutuhan rumah tangga terus naik mencekik. Cabai, beras, gula, ayam, dan lain-lain terus naik setelah naiknya TDL. Beban rakyat semakin berat. Apalagi kenaikan-kenaikan tersebut terjadi pada bulan Juli, bulan ajaran baru. Pengeluaran orang tua murid membengkak, buku tulis dan buku pelajaran baru, maupun perlengkapan sekolah lainnya. Apalagi yang baru masuk sekolah baru. Lebih banyak lagi pengeluarannya.

 

Dan kenaikan harga sembako ini akan terus melejit seiring dengan akan segera masuknya bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri. Apalagi pemerintah sudah memberi aba-aba akan mengenakan pembatasan distribusi BBM pada bulan September. Yakni, mobil-mobil yang usianya muda , tahun 2005 kesini, dilarang membeli bensin bersubsidi. Artinya, akan dikenai harga non subsidi, berapa? Mungkin sama dengan harga minyak tanah sekarang yakni Rp 8000,-/liter.  Jadi, “pembatasan” ini nama lain atau modifikasi dari kenaikan harga BBM yang pasti tidak popular di tengah-tengah rakyat.

 

Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan? Benarkah rakyat untung? Atau malah pengusaha asing? Ini yang harus dicermati oleh pemerintah, DPR, dan para ulama yang menjadi panutan rakyat. Agar jangan kebijakan pemerintah merugikan dan membebani rakyat banyak. 

 

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman:

 

Dalam kitab tafsir Fathul Qadir diterangkan bahwa makna ayat tersebut adalah: “Wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau dengan membawa syariat dan hukum-hukum melainkan merupakan rahmat bagi seluruh manusia…Sebab, apa yang kuutuskan itu adalah merupakan sebab kebahagiaan dunia akhirat”. 

Salah satu syariat Allah yang rahmatan lil a’lamin ini adalah prinsip-prinsip dan hukum-hukum dalam pemerintahan. Rasulullah saw. menjelaskan fungsi pemerintah adalah laksana penggembala. Beliau saw. bersabda:

Seorang kepala negara wajib menjamin tersedianya barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat, sebagaimana penggembala wajib menggiring domba-domba gembalaannya ke padang rumput hijau agar bisa menggemukkan badannya dan sumber air agar bisa menghilangkan hausnya. Juga menjaga keamanan domba-domba agar tidak dimakan srigala.

 

Berkaitan dengan pengelolaan seumber daya alam, syariat Islam menetapkan bahwa sumber daya alam adalah milik umum seluruh rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

Dalam pengelolaannya, pemerintah wajib melaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak boleh pemerintah menyerahkannya kepada swasta. Apalagi menyerahkannya kepada asing. 

 

Kenapa selama ini listrik harus dibayar mahal oleh rakyat dan TDL selalu naik? Kenapa PLN selalu rugi dan pemerintah terus-menerus mengeluh selalu memberikan subsidi? Tentunya ini berkaitan dengan penyimpangan dari prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. di atas. Dan pemerintah berkali-kali berupaya melakukan swastanisasi.

 

Dulu ketika mula-mula pemerintah mengubah PLN dari Perusahaan Umum menjadi PT Persero, alasan yang dikemukakan adalah dengan system PT akan lebih efisien. Namun rakyat harus menelan pil pahit karena secara berkala TDL terus dinaikkan. Alih-alih membuat ongkos produksi lebih rendah dan TDL diturunkan sebagai efek efisiensi, malah secara berkala TDL terus naik.

 

Rupanya perubahan menjadi PT punya tujuan jangka panjang, yakni swastanisasi! Padahal, swastanisasi listrik di seluruh dunia menimbulkan problem, yakni kenaikan harga listrik yang niscaya, bahkan di sebagian negara, sebut saja Kamerun menimbulkan musibah, karena harga naik menjadi belasan kali lipat!

 

Ongkos produksi Listrik menjadi mahal dimulai dengan pemaksaan oleh pemerintah agar PLN membeli listrik produksi swasta, sehingga dari hulu sudah mahal. Kalau pembangkit mahal, maka tentunya listrik konsumen seharusnya mahal. Namun pemerintah harus mematok harga lebih murah. Akibatnya, PLN selalu jadi “merugi”.

 

Bila PLN diswastanisasi total, maka akan terjadi unbundling, yakni PLN akan dipecah-pecah menjadi perusahaan-perusahaan swasta sejak dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga pengecer. Ini pasti berdampak kepada kenaikan harga berlipat karena rantai ekonomi yang lebih panjang. Fungsi negara sebagai pemelihara urusan rakyat pun pasti hilang.

 

Akibatnya, rakyat bagaikan hidangan lezat yang akan disantap oleh swasta-swasta yang merajalela, khususnya swasta asing yang punya modal besar! Dan tentu saja swasta sedang menunggu datangnya saat itu, yakni ketika TDL terus dinaikkan hingga nilai keekonomian dengan dicabutnya seluruh subsidi listrik!

 

 

Kini minyak tanah yang dikonsumsi orang-orang miskin pun 8 ribu per liter. Maka dapat kita tebak, bahwa kebijakan pembatasan bensin bersubsidi yang bakal direalisasi pada bulan September adalah “hadiah lebaran” yang akan menguntungkan para pemilik SPBU-SPBU asing yang sudah sekitar 3 tahun ini kosong melompong karena tidak mungkin bersaing dengan SPBU Pertamina yang bersubsidi. Itulah jawaban kenapa SPBU-SPBU yang kosong itu hingga kini tetap bertahan.

 

Mereka sedang menunggu limpahan konsumen rakyat Indonesia yang sudah tidak boleh lagi beli bensin bersubsidi. Merekalah yang akan beli ke SPBU-SPBU asing tersebut yang boleh jadi akan menjual BBM yang sedikit lebih murah daripada BBM yang dijual di SPBU-SPBU Pertamina. Plus pelayanan mereka yang dipoles lebih bagus. 

 

 

Pertanyaan kita, kenapa mereka tidak memberi kemudahan untuk rakyat bisa lebih kreatIf dan produktif karena uang mereka bisa sangat dihemat dengan harga BBM dan listrik jauh lebih murah, semisal di Iran dimana pemerintah menjual BBM kepada rakyat hanya 1000 rupiah per liter dan listrik tak terbatas hanya 50 ribu rupiah per tiga bulan? Itulah yang pasti ditanyakan oleh rakyat yang melek dan pasti akan ditanya oleh Allah SWT di hari kiamat!