Ahad, 15 Jumadil Awwal 1446 H / 11 Juli 2010 13:30 wib
2.653 views
DANA SERET, MASUKLAH PARTAI DEMOKRAT
Oleh: Amran Nasution (Staf Ahli Suara Islam)
Bila jalan pikiran Ulil Abshar Abdalla atau sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola dan kawan-kawannya kelompok liberal itu diikuti maka partai PDIP dan PKB sudah harus dibubarkan . Kenapa tidak? Pada 29 April 2006, ribuan massa telah melakukan kerusuhan di Tuban, Jawa Timur, sebagai ekor kekalahan Noor Nahar Hussein dan Go Tjong Ping, calon PKB dan PDIP dalam Pilkada Bupati Tuban. Pemenangnya adalah calon Golkar, Hajjah Haeny Relawaty RE dan drs Lilik Soeharjono.
Pada hari itu terjadi aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidak-puasan atas hasil Pilkada. Demo itu kemudian berujung tindak anarkis membakar habis kantor KPU dan pendopo Kabupaten Tuban. Lalu ribuan massa seakan telah dikomandokan membakar properti milik Hajjah Haeny, sang pemenang Pilkada, yaitu sebuah rumah pribadinya, tiga mobil, dan Hotel Mustika yang tak lain milik sang hajjah.
Untuk mengatasi kerusuhan itu Polres Tuban harus mendatangkan tambahan pasukan dari Polres sekitar, lalu memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat pada siapa saja yang melakukan tindak anarkis pembakaran.
Tapi kenyataannya kerusuhan itu tak berdampak pada kedua partai pengusung calon yang kalah tadi. Padahal kerusuhan mau pun tindak kekerasan yang terjadi di Tuban jauh lebih besar dan menakutkan dari peristiwa Monas beberapa tahun lalu, atau peristiwa mana pun yang melibatkan FPI. Peristiwa Monas cuma tawuran biasa kelompok FPI dengan kelompok liberal pendukung aliran Ahmadiyah, mengakibatkan sejumlah orang luka-luka.
Tapi sejak itulah kelompok liberal mengampanyekan FPI sebagai organisasi yang suka melakukan kekerasan dan harus dibubarkan. Belakangan Ulil Abshar Abdalla, Tomagola dan kawan-kawannya memfitnah FPI terlibat dalam peristiwa pembubaran acara sejumlah anggota DPR di Banyuwangi, dan untuk itu FPI harus dibubarkan. Padahal bukti-bukti menunjukkan FPI sama sekali tak terlibat dalam aksi itu.
Orang tak usah belajar jauh-jauh ke Universitas Harvard untuk tahu bahwa apa yang dilakukan FPI selama ini tak ada artinya dibanding berbagai kerusuhan yang terjadi di mana-mana sekarang, terutama yang berhubungan dengan Pilkada. Seringnya terjadi tindak kekerasan yang dilakukan pendukung partai atau pendukung calon yang kalah sungguh telah menjadi preseden yang agaknya tak terjadi di negara lain, kecuali di India, negara demokratis dan miskin seperti Indonesia yang sering dihiasi oleh tawuran antar-pendukung dalam pemilihan.
Lihatlah yang terjadi Mei lalu di Mojokerto, Jawa Timur. Ketika itu ratusan pengunjuk rasa membawa bom Molotov menyerbu gedung DPRD Mojokerto yang dijaga sekitar 250 polisi. Polisi kewalahan harus terlibat tawuran dengan massa. Akibatnya, 25 mobil yang parkir di halaman gedung rusak, 17 di antaranya rusak parah dibakar bom Molotov. Bentrokan antar massa dan polisi menyebabkan 9 orang (tiga di antaranya polisi) dirawat di rumah sakit. Polisi kemudian menangkap 103 demonstran dan menyita 90 bom Molotov.
Kerusuhan ini disebabkan salah satu pasangan calon Bupati Mojokerto dinyatakan gugur dalam pemeriksaan kesehatan, dan oleh para pendukungnya hal itu dianggap rekayasa untuk mengegolkan calon petahana (incumbent).
Kalau konsisten mengikuti alur pemikian Ulil dan kawan-kawannya berarti partai-partai yang anggotanya terlibat aksi pembakaran mobil itu pun harus dibubarkan. Malah mungkin semua partai atau sistem kepartaian kita harus dibubarkan karena secara sistematis terlibat kerusuhan dengan kekerasan. Buktinya, selalu saja pendukung partai yang kalah melakukan kerusuhan dengan kekerasan. Jarang ditemukan calon atau partai yang ikhlas menerima kekalahan.
Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, misalnya, massa merusak 12 kantor Camat selain membakar surat suara Pilkada. Di Provinsi Papua pun Pilkada terancam kerusuhan karena isu putra daerah. Di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ribuan demonstran menuntut Pilkada ulang, awal Juni lalu, karena Pilkada penuh dengan praktik bagi-bagi duit kepada pemilih. Polisi terpaksa melepas tembakan untuk mengendalikan massa. Akibatnya seorang demostran luka tertembak.
Atau mungkin demonstrasinya yang salah sehingga kebanyakan aksi demo berujung kerusuhan. Kalau mengikut pemikiran Ulil dan kawan-kawan berarti demo harus diberangus. Lihatlah demonstrasi di gedung DPRD Sumatera Utara di Medan tahun lalu menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli. Demonstran bersikap anarkis menyandera dan memukul Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat. Ketua DPRD asal Golkar itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit tapi kemudian ia meninggal dunia. Tragis.
Berbagai demonstrasi mahasiswa pun belakangan ini sering berujung lempar-lemparan batu dengan polisi atau aksi kerusuhan lainnya seperti yang sering kita saksikan di layar televisi. Tapi kalau karena dalih itu semua, demostrasi dibatasi atau dilarang berarti bahaya besar mengancam negeri ini karena rakyat akan kehilangan sarana vital untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.
Ternyata berbagai kerusuhan Pilkada atau demonstrasi di berbagai daerah jauh lebih ‘’keras’’ dari aksi FPI. Lantas apa alasan untuk membubarkan FPI tapi mempertahankan dan tak menghukum partai-partai?
Apalagi sesungguhnya menurut undang-undang yang mesti dibubarkan adalah organisasi atau LSM yang menerima bantuan dana dari luar negeri tapi tak melapor kepada pemerintah. Oleh karena itulah dalam sebuah debat di televisi dengan Ulil Abshar Abdalla, juru bicara FPI Munarman berpendapat yang perlu dibubarkan justru Jaringan Islam Liberal (JIL), organisasi yang dipimpin Ulil yang hidup dari bantuan donor asing semacam US-AID dan Asia Foundation. Karena hidup dari donor asing maka organisasi atau LSM semacam itu hanya bekerja untuk kepentingan asing, bukan kepentingan rakyat Indonesia, walau pun dalihnya untuk melakukan pembaruan Islam.
Inilah contohnya. Pada dua priode kepemimpinan Presiden George Bush yang fundamentalis Kristen itu, pemerintah Amerika Serikat menyerang Afghanistan dan Iraq dengan alasan yang tak jelas. Akibatnya ratusan ribu nyawa rakyat tak berdosa – terutama di Iraq – terpaksa jadi korban. Presiden Bush menyebut Amerika sedang melakukan perang terhadap teror (war on terror). Padahal dengan mata telanjang terlihat bahwa Presiden Bush bukan melakukan perang terhadap teror melainkan perang terhadap Islam (war on Islam). Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga donornya, US-AID, sibuk menebar bantuan kepada organisasi atau LSM semacam JIL di negeri-negeri berpenduduk Muslim. Gampang ditebak tujuannya adalah untuk memecah-belah ummat Islam. Berkat tebaran bantuan itu, lembaga sejenis JIL bertumbuhan di Indonesia.
Tapi setelah George Bush diganti Barack Obama, agaknya kebijakan itu berubah. Obama tak lagi berminat melanjutkan war on Islam. Secara terbuka ketika mengunjungi Kairo, Mesir, tahun lalu, Obama menyebut awal baru (a new beginning) dalam hubungan Amerika Serikat dengan negeri-negeri Muslim atau dunia Islam.
Karenanya kini US-AID tak lagi berkepentingan membantu JIL dan semacamnya. JIL pun sekarang merana. Website-nya saja tak lagi terurus. Munarman berkata: ‘’Sekarang JIL tak perlu lagi kita bubarkan, dia akan bubar sendiri karena dananya sudah seret.’’ Pantas Ulil pun sekarang masuk Partai Demokrat.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
