REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN--Menteri Pendidikan Jerman, Annette Schavan mendukung rencana memasukan Islam sebagai bagian dari kurikulum di negara tersebut. Schavan menilai kurikulim tentang Islam bisa mengantarkan integrasi masyarakat Muslim Jerman secara utuh.
Tak hanya itu, keberadaan pendidikan tentang islam akan menjadi jembatan kesepahaman antara pelajar muslim dan nonmuslim di Jerman. "Tentu saya sangat mengetahui ketakutan warga Jerman ketika membahas masalah tersebut. Namun, saya melihatnya sebagai wujud kebebasan beragama sekaligus menengahi dialog antara muslim dan nonmuslim," ungkapnya seperti dikutip dari Abnar.ir, Senin (26/7).
Ia mengakui, selama ini pendidikan tentang islam tidaklah berkaitan erat dengan Alquran namun lebih condong kepada islam radikal. Maka itu, kata dia, kebijakan baru bisa menjauhkan islam dari citra kekerasan dan radikalisme serta membuatnya menjadi sangat transparan.
"Pengalaman saya sebagai menteri kebudayaan sangat positif. Penerimaan terhadap islam di Jerman berubah drastis," ungkapnya. "Faktanya, tidak ada yang dirahasiakan soal Islam ketika diajarkan," kata dia.
Selain mendukung kebijakan baru tentang kurikulum Islam, Schavan memimpikan pendirian universitas yang khusus mengkaji Islam. Ia juga mengharapkan adanya pendidikan tentang Imam di Univeritas di Jerman, yang akan bekerja sebagai guru di masjid. "Kami membutuhkan pemimpin yang mempelajari agama secara ilmiah dan kritis," kata dia.
Schavan juga mengatakan komunitas muslim di Jerman sebaiknya memahami diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Ia meminta tidak ada isolasi ataupun tuduhan bernada diskriminasi. "Jadi, tidak akan ada isolasi, semua berjalan secara transparan," tegas dia.
Sebagai informasi, Schavan merupakan sosok dibalik perkenalan kurikulum islam di Baden-Württemberg. Semasa menjadi menteri kebudayaam, Schavan memperbolehkan seorang guru muslim untuk mengenakan jilbab.
Langkah Schavan bukan tanpa menuai protes dari warga Jerman. Namun, seiring perkembangan komunitas Islam di Jerman, negara tersebut memiliki kebijakan lain tentang penanganan komunitas muslim seperti tidak mengikuti Perancis dan Belgia yang melarang burka.
