JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi total kerugian akibat bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan warga saat eksekusi penertiban bangunan liar di kawasan makam Mbah Priok mencapai sekitar Rp 22,955 miliar. Jumlah kerugian tersebut dihitung dari atribut dan kendaraan Satpol PP yang dibakar massa.

Massa membakar atribut dan kendaraan Satpol PP, seperti truk, mobil operasional, sepeda motor, helm dan tameng antihuruhara serta rompi pulset. Rencananya, penggantian seluruh alat operasional Satpol PP akan diusulkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, pihaknya telah menginventarisir jumlah kerugian yang dialami Pemprov DKI saat kerusuhan Koja terjadi pada dua hari lalu. “Kerugian akibat rusak, hilang dan terbakarnya peralatan dan perlengkapan operasional Satpol PP mencapai Rp 22,9 miliar,” kata Fauzi Bowo dalam Lanjutan Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Gubernur DKI Tentang Kasus Koja di DPRD DKI, Jakarta, Jumat (16/4).

Dijelaskan secara rinci, perlengkapan yang rusak, hilang, dan terbakar di antaranya sebanyak 24 unit truk senilai Rp 7,099 miliar, 43 mobil operasional panther senilai Rp 9,69 miliar, 14 mobil operasional KIA pick up senilai Rp 1,78 miliar, dua mobil komando senilai Rp 453,45 juta, dua mobil kijang senilai Rp 240 juta dan satu sepeda motor senilai Rp 24,499 juta. Tidak hanya itu, juga ada 575 unit helm antihuruhara senilai Rp 287,5 juta, 575 tameng antihuruhara senilai Rp 562,925 juta, dan 575 rompi pulset senilai Rp 2,806 miliar.

Dengan kerugian sebesar itu, Fauzi mengharapkan kerusuhan yang terjadi di Jalan Dobo, Koja, Jakarta Utara pada Rabu (14/4) tidak terulang kembali. Sebab, Pemprov DKI harus menggantikan semua peralatan dan perlengkapan yang rusak, hilang, dan terbakar melalui APBD DKI.

Terkait dengan hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI, Muhayat, menegaskan, untuk mengganti semua peralatan dan perlengkapan yang rusak, hilang dan terbakar akan diusulkan pada APBD Perubahan DKI Tahun 2010. “Kita upayakan akan kita usulkan pada penyusunan APBD Perubahan DKI 2010. Kami harap itu disetujui oleh anggota dewan,” kata Muhayat.