JAKARTA--Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara menyelenggarakan Dialog Publik dan Seminar Nasional bertema bahaya nuklir. Dialog ini dihadiri oleh ratusan santri, mahasiswa, dan masyarakat sekitar pesantren yang didirikan oleh almaghfurlah KH M Amin sholeh ini.
Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara KTNA (Kontak Tani Nelayan
Andalan) Jepara, KTNA Jawa Tengah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sehati Nusantara yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menerjunkan tujuh personil andalannya yang di Ketuai Erman Daulay.
Seperti dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (26/3), acara yang berlangsung di halaman pesantren mantan rais syuriah PWNU Jawa Tengah ini, berlangsung cukup meriah. Pasalnya, semua santri putra dan putri nampak memenuhi halaman.
Selain itu, sebelum acara dimulai, para santri yang tergabung dalam group rebana pesantren ikut memeriahkan acara yang digelar di luar ruangan (outdoor) itu. Uniknya, tim rebana menciptakan shalawat khusus untuk menolak pendirian PLTN.
Dalam sambutannya selaku pengasuh pesantren, KH Nuruddin Amin mengaku berbahagia dan menyambut positif atas terselenggranya kerja sama ini. Karena masyarakat ketiga kabupaten memang butuh advokasi dari LSM terkait rencana pemerintah mendirikan PLTN yang sedianya didirikan di Semenanjung Muria di sebelah barat desa Balong kecamatan Kembang, 10 kilometer timur kota Jepara.
''Kami sebagai perwakilan masyarakat Jepara, menolak rencana pendirian PLTN di Balong, karena berdampak kurang baik di masyarakat sekitar,'' ujar KH Nuruddin yang akrab disapa Gus Nung ini.
Pembicara pada dialog dan seminar nasional itu adalah Dr Iwan Kurniawan, pakar nuklir dari Jakarta, dan Siti Yamroh Su’udi, ketua KTNA Jawa Tengah. Hadir juga pada acara tersebut para mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama (INSNU) Jepara. Masyarakat sekitar pesantren juga sangat antusias mengikut acara hingga selesai.
Dalam kesempatan ini, puluhan warga meneriakkan yel-yel penolakan terhadap pembangunan PLTN di daerah itu. Dengan segala upaya dan cara mereka akan mempertahankan wilayah mereka dari pembangunan PLTN.
Dr Iwan menilai, proyek PLTN berbahaya dan mahal. Pembangunan PLTN yang sedianya didirikan di Semenanjung Muria di sebelah barat desa Balong kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, memerlukan waktu delapan tahun.
Jika Presiden SBY mengeluarkan kebijakan mendirikan PLTN ini, maka biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Belum lagi akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar jika terjadi kebocoran instalasi.
Indonesia, kata Iwan, memiliki banyak kandungan alam yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Misalnya, batubara, minyak bumi, gas, kelapa sawit, dan lain-lain. Selain murah, kekayaan alam tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan bumi sebagaimana nuklir.
''Anehnya, Batan, Bapeten, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI yang oleh undang-undang tidak dibolehkan dalam pengoperasian PLTN komersial, saat ini malah menjadi yang paling getol mempromosikan pendirian pembangkit (PLTN-red) itu,” ujar Iwan.
Republik ini, lanjut Iwan, kaya dengan energi. Jika pemerintah bijaksana, maka pemerintah mestinya akan mengurangi ekspor energi, kemudian diprioritaskan untuk pasokan dalam negeri.
''PLTN itu kan hanya memiliki satu manfaat, yaitu menghasilkan listrik. Selain itu tidak. Jadi, lebih baik pakai energi lain,'' tegas doktor jebolan Nuclear Physics Experiments Tsukuba Jepang ini.
