Itu sebabnya, Hillary menuduh Iran sebagai negara diktator. Ia merupakan pejabat setingkat menteri pertama dalam pemerintahan Obama yang mengindikasikan redupnya langkah persuasif untuk membujuk Iran agar menegosiasikan program nuklirnya. Sementara Iran tetap bersikukuh, bahwa pengayaan uraniaumnya (program nuklir) dilakukan untuk tujuan damai.

AS dan sekutunya, termasuk dua negara Teluk yang dikunjunginya pekan ini, selama ini percaya Iran tengah meningkatkan kemampuan untuk membuat bom nuklir. Hillary juga mengungkapkan rencana pemerintah dalam menargetkan Korps Pengawal Revolusi Islam dengan sanksi internasional terbaru. Sanksi ini dimaksudkan untuk memaksa Iran agar menekan ambisi nuklirnya sebelum kemungkinan terjadinya bentrokan militer.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Al Faisal, saat pertemuan dengan Hillary menyatakan keraguannya bahwa sanksi tambahan akan membuat Iran mundur dari rencananya. Ia mengatakan ancaman yang ditimbulkan oleh ambisi nuklir Iran menuntut solusi langsung, meskipun ia tidak mengidentifikasi pilihan resolusi jangka pendek seperti apa yang dimaksudnya.

"Sanksi adalah solusi jangka panjang. Tapi kita melihat masalah dalam jangka pendek karena kita lebih dekat dengan ancaman itu," kata Faisal.

Meski demikian, AS belum memikirkan untuk melakukan serangan militer ke Iran. "Tidak," kata Hillary saat ditanya hal itu.

AS tengah fokus untuk memperoleh dukungan internasional guna menetapkan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Pengawal Revolusi. "Kami melihat mereka bertindak menggantikan pemerintah Iran," ujar Hillary.

Sementara itu, kantor berita Iran --mengutip kepala program nuklir Iran-- mengatakan negara itu menerima proposal baru dari AS, Rusia, dan Prancis, pekan lalu, yang berusaha untuk mengendalikan program pengayaan uranium Teheran. Iran tengah mempelajari proposal yang konon dibuat setelah negara itu mengumumkan minggu lalu telah mulai memperkaya uranium ke tingkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Kantor berita ILNA mengutip Kepala Pengayaan Uranium, Ali Akbar Salehi, bahwa tiga negara itu juga telah menawarkan program pertukaran bahan bakar. Salehi menambahkan bahwa Iran sedang meninjau semua proposal.