Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.962 views

Threshold Dinilai Memicu Polarisasi di Masyarakat dan Mematikan Potensi Kepemimpinan Nasional

JAKARTA (voa-islam.com)--Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun. 

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini. 

"Persyaratan presidential threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam,” tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?', Rabu (5/1/2022). 

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini.  

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional. 

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partisipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, bukan sebaliknya. 

Disamping itu juga pihak penyelenggara Pemilu 2019 lalu,  pun melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai 900 orang lebih. 

"Ini kalau kita mengenyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar," ucapnya. 

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold. Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut. 

"Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara presentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin di evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita," katanya. 

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan Partai Politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat. 

"Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini," katanya. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. 

Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya. 

Persyaratan itu, ujar Burhanuddin, dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. 

"Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan di Amerika Serikat calon independen pun bisa maju sebagai calon presiden," ujar Burhanuddin. 

Dia khawatir kalau ambang batas itu dinaikan lagi maka partai berbasis agama akan hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik. 

"Jadi presidential threshold perlu dihapus. Parliamentary threshold diperlukan, tapi jangan terlalu tinggi karena bisa mengurangi pluralisme politik," ujar Burhanuddin. 

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa aturan pemilu di Indonesia hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden alternatif dari yang sudah dikenal selama ini. 

Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun. 

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini. 

"Persyaratan presidential threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam,” tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?', Rabu (5/1/2022). 

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini.  

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional. 

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partisipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, bukan sebaliknya. 

Disamping itu juga pihak penyelenggara Pemilu 2019 lalu,  pun melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai 900 orang lebih. 

"Ini kalau kita mengenyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar," ucapnya. 

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold. Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut. 

"Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara presentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin di evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita," katanya. 

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan Partai Politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat. 

"Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini," katanya. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial. 

Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya. 

Persyaratan itu, ujar Burhanuddin, dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya. 

"Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan di Amerika Serikat calon independen pun bisa maju sebagai calon presiden," ujar Burhanuddin. 

Dia khawatir kalau ambang batas itu dinaikan lagi maka partai berbasis agama akan hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik. 

"Jadi presidential threshold perlu dihapus. Parliamentary threshold diperlukan, tapi jangan terlalu tinggi karena bisa mengurangi pluralisme politik," ujar Burhanuddin. 

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa aturan pemilu di Indonesia hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden alternatif dari yang sudah dikenal selama ini. *[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Tiga Masjid dan Tiga Sekolah di Pelosok Garut ini Krisis Air Bersih. Ayo Wakaf Sumur.!!

Jamaah masjid, siswa sekolah dan warga pelosok Garut ini kesulitan air untuk ibadah, bersuci, wudhu, memasak, minum, mandi, dan mencuci. Ayo Wakaf Sumur, Pahala Mengalir Tak Terbatas Umur.!!!...

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Bocah Yatim Anak Ustadz Pejuang Dakwah Ingin Jadi Dokter Penghafal Quran. Ayo Bantu.!!!

Syafani Azzahra, bocah yatim sejak usia tujuh tahun ini bercita-cita ingin menjadi dokter penghafal Al-Qur'an. Setamat SD ia ingin melanjutkan sekolah ke pesantren, tapi terkendala biaya. Ayo...

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Mobil Baru Akan Disulap Jadi Ambulans, Butuh Biaya 39 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!

Di tengah pandemi Covid-19, permintaan layanan ambulans untuk pasien dan jenazah terus meningkat. Mobil baru IDC akan disulap jadi ambulans, butuh dana 39 juta rupiah untuk biaya modifikasi....

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Keluarganya Jadi Korban Pemurtadan, Ustadz Difabel Gigih Berdakwah di Pelosok, Ayo Bantu.!!

Terlahir dengan fisik tak sempurna, Ustadz Rohmat diuji istri dan kedua orang tuanya murtad jadi korban kristenisasi. Kini ia gigih berdakwah di pelosok Lembah Ciranca Garut....

Latest News
Innalillahi, Ulama Berpengaruh Syaikh Yusuf Al-Qaradawi Meninggal Dunia

Innalillahi, Ulama Berpengaruh Syaikh Yusuf Al-Qaradawi Meninggal Dunia

Senin, 26 Sep 2022 18:41

CIA Ungkap Model Rumah Tempat Persembunyian Pemimpin Al-Qaidah Syaikh Al-Zawahiri Di Afghanistan

CIA Ungkap Model Rumah Tempat Persembunyian Pemimpin Al-Qaidah Syaikh Al-Zawahiri Di Afghanistan

Senin, 26 Sep 2022 15:15

Akmal: Sekolah Pemikiran Islam Hadir Menyiapkan Individu Intelektual

Akmal: Sekolah Pemikiran Islam Hadir Menyiapkan Individu Intelektual

Senin, 26 Sep 2022 12:13

Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas

Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas

Senin, 26 Sep 2022 08:23

KH Jeje Zaenudin Terpilih sebagai Ketua Umum PP Persis 2022-2027

KH Jeje Zaenudin Terpilih sebagai Ketua Umum PP Persis 2022-2027

Senin, 26 Sep 2022 07:53

1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

Senin, 26 Sep 2022 07:47

Ketum PP PERSISTRI: Imbangi Melek Teknologi dengan Pondasi Agama yang Kuat

Ketum PP PERSISTRI: Imbangi Melek Teknologi dengan Pondasi Agama yang Kuat

Senin, 26 Sep 2022 06:02

Pendiri Drone Emprit Minta Jokowi Bentuk Lembaga Otoritas PDP seperti KPK

Pendiri Drone Emprit Minta Jokowi Bentuk Lembaga Otoritas PDP seperti KPK

Ahad, 25 Sep 2022 22:29

Di Muktamar XVI, Ridwan Kamil Dukung Dakwah PERSIS di Jawa Barat

Di Muktamar XVI, Ridwan Kamil Dukung Dakwah PERSIS di Jawa Barat

Ahad, 25 Sep 2022 22:25

Dewan Jenderal dan Dewan Kopral

Dewan Jenderal dan Dewan Kopral

Ahad, 25 Sep 2022 22:20

Muktamar XVI PERSIS dan XIII PERSISTRI Resmi Digelar

Muktamar XVI PERSIS dan XIII PERSISTRI Resmi Digelar

Ahad, 25 Sep 2022 22:15

7 Tewas Dalam Serangan Jibaku Al-Shabaab Di Pangkalan Militer Somalia Di Mogadishu

7 Tewas Dalam Serangan Jibaku Al-Shabaab Di Pangkalan Militer Somalia Di Mogadishu

Ahad, 25 Sep 2022 21:45

Ukraina Sebut Rusia Kembali Serang Kota Pelabuhan Odessa Dengan Drone Kamikaze Iran

Ukraina Sebut Rusia Kembali Serang Kota Pelabuhan Odessa Dengan Drone Kamikaze Iran

Ahad, 25 Sep 2022 21:30

Putin Tandatangani Dekrit Yang Memperberat Hukuman Bagi Yang Melarikan Diri Dari Wajib Militer Rusia

Putin Tandatangani Dekrit Yang Memperberat Hukuman Bagi Yang Melarikan Diri Dari Wajib Militer Rusia

Ahad, 25 Sep 2022 20:30

KLA (Kota Ramah Anak), Sekadar Predikat atau Solusi Tuntas?

KLA (Kota Ramah Anak), Sekadar Predikat atau Solusi Tuntas?

Ahad, 25 Sep 2022 16:31

1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

1.500 Penghafal Qur’an Ikuti Lomba Tahfidz Nasional Online Yayasan Amaliah Astra

Ahad, 25 Sep 2022 14:15

Nabi Khong Zi dan Kyai Pewaris Nabi

Nabi Khong Zi dan Kyai Pewaris Nabi

Ahad, 25 Sep 2022 13:48

Batubara; Makmurkan Korporat, Melaratkan Rakyat

Batubara; Makmurkan Korporat, Melaratkan Rakyat

Ahad, 25 Sep 2022 11:13

Eks Menteri M. S. Kaban Nilai PERSIS Dorong Kemajuan Indonesia dengan Gerakan Dakwahnya

Eks Menteri M. S. Kaban Nilai PERSIS Dorong Kemajuan Indonesia dengan Gerakan Dakwahnya

Sabtu, 24 Sep 2022 23:29

KEPPRES Kontroversial Jokowi

KEPPRES Kontroversial Jokowi

Sabtu, 24 Sep 2022 21:39


MUI

Must Read!
X