Kuasa Hukum: Ustaz Farid Okbah Ketua Partai, Tak Mungkin Dia Teroris Antidemokrasi dan Antinegara

BEKASI (voa-islam.com)--Selasa (16/11/2021) pagi aparat kepolisian mengamankan Ustaz Farid Okbah di Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, aparat mengamankan pula Ustaz Zain Annajah dan Ustaz Anung Al Hamat.

Kuasa hukum keluarga Ismar Syafruddin mengaku miris dengan penangkapan ketiga tokoh umat tersebut. Menurut Ismar, mereka bertiga tidak diragukan lagi keindonesiaannya. Sehingga tidak mungkin terlibat kasus terorisme.

“Makanya kita sangat prihatin atas penangkapan ini, atas perlakuan yang dilakukan tidak secara manusiawi menurut kami. Mereka adalah cendekiawan-cendekiawan yang tidak perlu kita ragukan di Indonesia ini, beliau bertiga itu luar biasa,” kata Ismar dalam pesan suara yang diterima Voa Islam, Selasa (16/11/2021) pagi.

Ustaz Farid misalnya, ia adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI). “Beliau seorang nasionalis, seorang yang mencintai negaranya, seorang yang taat hukum karena beliau menginginkan suatu perubahan untuk negara ini itu dengan jalan yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Beliau menjadi seorang ketua partai,” ungkap Ismar.

Sementara, Ismar memahami justru kelompok-kelompok teroris adalah mereka yang anti-demokrasi.

“Beliau ikut berpartai dan sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh teroris-teroris, yang kita pahami bersama  bahwa mereka adalah anti demokrasi, mereka adalah anti negara, anti berpartai,” jelas dia.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Legalkan Perzinahan di Perguruan Tinggi, Partai Gelora Minta Permendikbud No.30 Dibatalkan
• Dialog, Solusi Polemik Permendikbud Kekerasan Seksual
• Kilang Minyak Cilacap Terbakar, Legislator PKS Minta Investigasi Menyeluruh
• Pakar Hukum Tata Negara Curiga KPK Dijadikan Alat untuk Incar Gubernur Anies
• Anis Matta: Pemerintah Perlu Dukung Iklim Usaha Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif
• Legislator: Pemerintah Gagal Capai Tujuan Reforma Agraria
• Pemerintah Diminta Fokus Produksi Vaksin Merah Putih, Bukan Vaksin Asing
• Salahi Prosedur, Pakar Hukum Tata Negara Minta KPK Hentikan Penyelidikan Formula E