Mengawati Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Legislator: Pemerintah Jangan Politisasi Riset

JAKARTA (voa-islam.com)--Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/10/2021), mengundang komentar beberapa kalangan.

Salah satunya adalah Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto yang menyebutkan pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

“Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP,” jelas Sesmenristek era Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek ‘kelembagaan’ (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.

Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean.

Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).

“Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik,” tegas Mulyanto.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Faisal Basri: Dibanding Negara, Dunia Usaha Lebih Mampu Bertahan dari Ancaman Kebangkrutan
• Oknum Polisi Banting Demonstran, Bukhori Desak Sanksi Tegas dan Berharap Jadi yang Terakhir
• Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi
• Arsul Sani: Nilai-nilai Islam Bisa Diperjuangkan di Parlemen
• Legislator Kritik Keras Proyek Kereta Cepat Dibiayai APBN
• Dinilai Tidak Berkeadilan PKS Tolak RUU HPP, Anis: Pandora Papers Bukti Penghindaran Pajak
• Politisi PKS Soroti Penjualan Ruas Tol untuk Bayar Hutang yang Kian Membengkak
• Bangun Kampung Susun untuk Korban Gusuran Bukit Duri, Anies Disebut Pemimpin Amanah