Fahira Idris Minta Pemerintah Kampanyekan Vaksinasi dengan Persuasif, Simpatik dan Kreatif

Hindari kampanye vaksinasi yang mengedepankan informasi soal sanksi hukum. 

JAKARTA (voa-islam.com)--Setelah vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China, Sinovac mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hari ini (13/1), Indonesia memulai tahapan vaksinasi.

Diawali dengan penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo, tahapan vaksinasi di Indonesia dibagi dalam 4 tahapan waktu karena mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selain masalah ketersediaan dan distribusi, program vaksinasi Covid-19 juga dihadapkan pada keraguan, kekhawatiran bahkan penolakan. Untuk itu, Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu memformulasikan kampanye vaksinasi yang persuasif dan kreatif.

Hindari kampanye vaksinasi yang mengedepankan informasi soal sanksi hukum. Pejabat publik juga diharapkan bijak dalam mengeluarkan pernyataan terutama terkait soal sanksi hukum bagi masyarakat yang belum bersedia divaksinasi.

“Formulasikan kampanye vaksinasi yang persuasif, simpatik, dan kreatif. Jangan kedepankan kampanye yang sifatnya ancaman terutama soal sanksi hukum. Cari tahu lewat riset kenapa masih ada masyarakat yang ragu dan menolak divaksinasi. Apakah karena nilai efikasi vaksin Sinovac di Indonesia rendah. Apakah karena fase klinis terlalu cepat diproses dan khawatir terhadap efek sampingnya. Atau menolak vaksin karena merasa tidak berisiko tertular atau karena memang menolak vaksin secara umum. Dari sini bisa diketahui persentase terbesar alasan kenapa masih ada penolakan. Dari alasan inilah pesan-pesan kampanye yang persuasif, simpatik, dan kreatif bisa diformulasikan,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (13/1).

Menurut Fahira, Pemerintah harus bisa memahami jika masih ada sebagian masyarakat yang ragu bahkan menolak vaksinasi Covid-19. Kondisi seperti ini juga terjadi di banyak negara lain. Selain derasnya berbagai informasi keliru soal Covid-19 yang diterima masyarakat, pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia saat ini adalah hal atau pengalaman baru, mengingat pandemi besar di dunia terakhir terjadi lebih seabad lalu (pandemi flu Spanyol 1918).

“Cara paling bijak adalah memberi contoh atau teladan dan terus menebar edukasi serta terus mengajak jika memang masih ada masyarakat yang ragu dan menolak vaksinasi. Kesediaan Presiden menjadi yang pertama divaksinasi adalah kampanye yang tepat. Tinggal ke depan bagaimana Pemerintah dengan semua sumberdayanya mampu menyakinkan masyarakat terutama yang masih ragu untuk bersedia divaksinasi dengan kampanye yang simpatik, persuasif, dan kreatif,” pungkas Fahira Idris.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Lindungi Data Masyarakat terkait Aturan Baru WhatsApp
• Anis Byarwati: Mahasiswa Harus Memilih Wakil Rakyat Berkompeten, Amanah dan Berintegritas
• Sinovac Dapat "Restu" dari MUI dan BPOM, Fahira Idris: Vaksinasi Idealnya Juga Diiringi Peningkatan
• Investasi ESDM Tahun 2020 Anjlok, PKS: Capaian Kerja Terburuk Dalam 10 Tahun Terakhir
• Jatuhnya Sriwijaya SJ-182 Harus Jadi Dasar Evaluasi Seluruh Maskapai Penerbangan
• Pemerintah Apresiasi Kerja Cepat MUI Tetapkan Hukum Halal Vaksin Covid-19
• Kolong Tol Jadi Tempat Hunian, Legislator: Tanggung Jawab Pengelola
• Investigasi Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI, HNW: Kok, Bukan Pelanggaran HAM Berat?