Fahri Hamzah Kritik Risma: Bedakan Jadi Mensos dan Wali Kota

Diungkapkan Fahri, menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan bekerja di seluruh negeri.

JAKARTA (voa-islam.com)--Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke sejumlah tempat kumuh di Ibu Kota Jakarta.

Menurut Fahri, jabatan menteri sangat berbeda dengan wali kota. Ia meminta staf Risma untuk memberitahu perbedaan tersebut.

“Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi walikota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode,”ujar Fahri dikutip Voa Islam pada akun twitter @fahrihamzah, Rabu (6/1/2021).

Diungkapkan Fahri, menteri tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan bekerja di seluruh negeri. “Walikota dipilih, non-sektoral tapi terbatas kota,” tegas Fahri.

Kemiskinan, jelas Fahri, ada di daerah-daerah terpencil “Kemiskinan itu bukan di Jakarta tapi di daerah terpencil sana. Itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena melarat. Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat. Tega amat sih. Ayolah mulai dari data,” kata Fahri.

Fahri kembali berpesan kepada staf Risma terkait krisis yang diprediksi akan berlangsung lama.

“Gini deh, Kalian sampaikan ke bu Mentri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit. Tapi, orang desa gak ribut,” ujar Fahri.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wakil Ketua FPKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif terkait Vaksin Covid-19
• Harga Kedelai Melonjak, DPR: Catatan Merah Pemerintah di Awal 2021
• Legislator PKS Dukung Pemerintah Gratiskan Biaya Bikin SIM
• Harga Kedelai Melonjak, Legislator: Kado Pahit Awal Tahun Bagi Industri Tahu dan Tempe
• BEM UI Minta Negara Cabut SKB Pelarangan FPI dan Maklumat Kapolri
• Tahu Tempe Langka, Legislator: Kemana Kemendag?
• Penemuan Drone Asing, Roy Suryo: Ini Sudah Ancaman Serius
• Mantan Ketua MK: FPI Bukan Organisasi Terlarang seperti PKI