Catatan Akhir Tahun PKS: Pemerintah Belum Berhasil Tangani Kemiskinan

Jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19. 

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyampaikan evaluasi ekonomi Indonesia dalam Webinar Catatan Politik Akhir Tahun 2020 DPP PKS, Rabu (30/12/2020).

Anis menyebut salah satu evaluasi ekonomi adalah pemerintah belum belum berhasil menangani kemiskinan di Indonesia. Anis menyebut tren penambahan kemiskinan sudah terjadi sebelum Pandemi Covid-19. Adanya pandemi semakin memperburuk situasi kemiskinan di Tanah Air.

Anis menerangkan, pada September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen dari total penduduk. Angka ini juga menunjukan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap Maret 2019.

Jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 rakyat miskian meningkat sebesar 1,63 juta jiwa dari September 2019, totalnya menjadi 26,42 juta atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia.

"Meskipun digambarkan pandemi Covid-19 akan menjadi penyebab utama terjadinya lojakan tingkat kemiskinan 2020, namun demikian dengan melihat data yang disajikan merupakan rentang waktu sebelum terjadinya pademi Covid-19, hal ini memberikan kesimpulan lain bahwa Pemerintah belum berhasil menangani kemiskinan di Indonesia," terang Anis dalam paparannya secara daring.

Anis mengatakan, pandemi Covid-19 memperparah keadaan dengan banyaknya penduduk yang kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar atau dapat dikatakan banyak yang jatuh miskin.
Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).

"Menggunakan batas garis kemiskinan sebesar Rp. 454.652/kapita/bulan pengeluaran adalah nilainya yang sangat kecil bahkan didominasi untuk kebutuhan makanan saja, belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti diantaranya pakaian, tempat tinggal, biaya transportasi, kesehatan, dan pendidikan," ungkap dia.

Disamping itu, menurut Bank Dunia (2019) kelompok yang dianggap telah diatas batas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi masih mencapai sekitar 115 juta (45%), yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp 532.000 s/d Rp 1,2 juta (per orang/bulan).

Dibawah aspiring middle class masih ada sekitar 62 juta (25%) orang yang dianggap masuk kategori vulnerable, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 354.000 s/d Rp. 532.000 (per orang/bulan).

"Jadi secara keseluruhan berdasarkan studi Bank Dunia diatas masih ada sekitar 177 juta atau 70 persen orang di Indonesia yang walaupun sudah berada diatas garis kemiskinan tetapi belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi. Dan setiap saat bisa kembali berada dibawah garis kemiskinan," kata dia.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Laskar FPI Ditembak Mati, Guru Besar Hukum Pidana UII: Polisi Salah Gunakan Wewenang
• FPI Dilarang Pemerintah, Netizen: Selamat Datang Front Pejuang Islam
• Pemerintah Larang Kegiatan, Simbol dan Atribut FPI
• Babe Haikal Dipanggil Polisi karena Mimpi, Politisi PKS: Upaya Kriminalisasi Ulama
• Tanggapi Mahfud MD, Sukamta: Polisi Siber Lebih Baik Urus Penipuan Online
• Tiga Pekan Belum Terungkap, CSIL Terus Dorong Komnas HAM Usut Penembakan Laskar FPI
• DKI Jakarta Raih Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi di Indonesia Tahun 2020
• Fraksi PKS Minta Malaysia Usut Tuntas dan Hukum Setimpal Pembuat Parodi Lagu Indonesia Raya