Soal Vaksin Covid-19, FPKS Ingatkan BPOM: Jangan karena Kejar Tayang Perizinan Digampangkan

Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya. 

JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan BPOM bersikap profesional dan obyektif dalam menilai hasil uji klinis fase III Vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Menurut Mulyanto, vaksin yang saat ini tengah dirampungkan proses pengujian di Bio-Farma bekerja sama dengan FK Universitas Padjadjaran ini, perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum diberikan izin edar.

“Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada,” tegas Mulyanto.

“Pasalnya vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor dari China dan disimpan di gudang Bio Farma di Bandung sebanyak 1.2 juta dosis dan segera datang sebanyak 1.8 juta dosis lagi,” imbuhnya.

Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya. Selain itu BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama.

Standar ilmiah ini, lanjutnya, harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya.

“Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah maka tipu-tipu ilmiah, yang akan merugikan masyarakat, dapat dihindari. IDI dalam rekomendasinya kepada Menkes juga menyatakan hal yang sama, bahwa vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya. Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan,” imbuh politisi yang juga mantan peneliti ini.

Mulyanto menambahkan sekarang ini semua mata menyorot ke BPOM. Jangan sampai sebagai Badan Pengawas yang independen dan obyektif BPOM dapat disetir pihak tertentu.

“Ini tidak kita inginkan bersama. Kredibilitas BPOM akan dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang Negara dan rakyat juga,” tandas Mulyanto.

Untuk diketahui sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (6/12). Vaksin dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram. Jumlah vaksin yang diimpor sebanyak 1,2 juta vial dosis vaksin dan 568 vial dosis vaksin untuk contoh pengujian.

Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero). Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan impor vaksin sesuai PMK 188.

Sebanyak 3 juta vaksin telah dibuat komitmennya oleh pemerintah dengan uang muka 80% telah dibayarkan. Menyusul akan dikirimkan sisanya sebanyak 1.8 juta dosis.

Sementara itu, pihak Sinovac menyatakan bahwa kemanjuran vaksin tersebut belum bisa ditentukan, sebagaimana disampaikan juru bicara Sinovac yang dikutip Bloomberg, Selasa (08/12/2020).* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gubernur Aceh Minta Penambahan Kuota Jamaah Haji Asal Aceh
• Komnas HAM Banjir Karangan Bunga Dukung Usut Penembakan Laskar FPI
• Wartawan Senior Edy Mulyadi Dipanggil Polisi Usai Liputan Investigasi Penembakan Laskar FPI
• Soroti Hasil Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI, IPW: Polisi Lakukan Tiga Pelanggaran SOP
• Legislator PKS: Jangan Sampai Ada Pemburu Rente dalam Pengadaan Vaksin Covid-19
• Kuasa Hukum Minta Berkas Perkara HRS Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
• Kecewa Penangkapan HRS, Mardani: Rezim Jadikan Hukum Alat Penekan Lawan Politik
• Setelah Politisi PKS dan Gerindra, Kini Wasekjen PD Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS