Edhy Prabowo Terlibat Suap, Usamah Hisyam: Presiden Gagal Memilih Menteri

JAKARTA (voa-islam.com)—Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengaku prihatin dengan kasus suap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Seperti diketahui, Menteri dari Partai Gerindra tersebut terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

“Kita tentu sangat prihatin, di masa pandemi covid 19 yang sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, pejabat setingkat menteri justru melakukan korupsi,” tegas Usamah saat memberi sambutan pada Pengukuhan Pengurus Pusat Parmusi 2020-2025 dan Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I di Hotel Holiday Inn Jakarta, Ahad (29/11/2020) malam.

Usamah berpendapat, Presiden RI memiliki tanggung jawab moral dengan terungkapnya korupsi di tingkat menteri tersebut. “Dengan adanya menteri yang korupsi, secara jujur saya berpendapat, Presiden telah gagal memilih seorang menteri yang menjadi pembantunya,” ungkap Usamah.

Menurut Usamah, Presiden telah terjebak dalam oligarki yang hendak dibangun oleh kekuatan politik. Sehingga dalam mengangkat seorang menteri, Presiden cenderung menerima figur yang disodorkan dan dipilih oleh partai politik.

“Yang sesungguhnya tidak dikenalnya secara langsung, sehingga dalam praktiknya, Presiden cenderung terjebak untuk mengabaikan Undang-undang Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008 ; Khususnya yang terkait larangan seorang Menteri mempunyai jabatan lain sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD,” kata Usamah.

Soal rangkap jabatan di organisasi politik, lanjut Usamah, kenyataannya tak hanya Edhy Prabowo yang menjabat Wakil Ketua Umum parpol, bahkan banyak menteri yang dijabat oleh elit parpol.

“Menteri yang demikian, dalam penempatan jabatannya, sesungguhnya cenderung dipaksakan, sehingga sangat merugikan pemerintahan itu sendiri,” kata Usamah.

Usamah melihat, Presiden tidak mengetahui, apakah calon Menteri yang disodorkan parpol memiliki kapasitas keahlian yang prima serta memiliki integritas yang tinggi terhadap presiden, bangsa dan negara.

“Kenyataannya, para menteri yang juga pengurus parpol, selain tidak fokus, mereka juga lebih loyal kepada partainya, atau ketua umumnya, bahkan memiliki beban target-target tertentu untuk kontribusi kepada partainya, yang rawan terhadap tindak pidana korupsi,” ujar Usamah.

Pada forum Mukernas I Parmus, Usamah berharap menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI agar segera melakukan reshuffle kabinet dengan mengangkat menteri terpercaya dan berintegritas. Kemudian, bila calon menteri tersebut diusulkan oleh parpol, maka dia harus melepas jabatannya di parpol.* [Syaf/voa-islam.com]