Legislator: Utang Pemerintah Makin Mengkhawatirkan

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilai jor-joran menambah utang.

Padahal, berdasarkan data terkini utang Pemerintah terus membengkak menjadi sebesar Rp 5.877,77 triliun per akhir Oktober 2020.

“Terjadi penambahan utang sebesar Rp 1.121 trilun hanya dalam satu tahun periode yang sama dari 2019,” kata Ecky di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (27/11).

Ecky memperingatkan risiko pengelolaan utang atas kesinambungan fiskal jangka panjang terkait dengan meroketnya jumlah utang negara.

“BPK RI sudah memberikan warning situasi ini, sebagaimana termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester oleh auditor negara," kata Ecky.

Menurutnya lonjakan utang ini mengkhawatirkan, terutama terkait dengan komposisi utang Pemerintah yang didominasi oleh SBN dengan porsi bisa mencapai 80 persen, sementara penguasaan asing di SBN cukup signifikan.

Menurut legislator PKS ini permasalahan membengkaknya utang dipicu oleh kekurangtepatan dan kurang cermatnya Pemerintah mengelola anggaran negara.

“Shortfall pajak selalu berulang dan kinerja perpajakan memburuk dalam lima tahun terakhir ini dengan rata-rata realisasi hanya sebesar 86 persen, itupun belum terjadi pandemi seperti sekarang ini,” kata Ecky.

Menurut Wakil Ketua FPKS ini realisasi anggaran pun selalu lemah dan menumpuk di akhir tahun yang berakibat kurang efektif dan tidak berkualitasnya anggaran negara.

“Dengan sisa waktu sekitar 30 harian tapi realisasi anggaran total baru mencapai 75 persen dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya 60 persen, bagaimana mungkin kualitas anggaran meningkat, padahal utangnya sudah kadung membengkak," ujar Ecky.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PKS Harus Tetap Berada di Garda Terdepan Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan
• Gus Aam Harap PKS Bisa Wujudkan Nilai-nilai Islam di Pemerintahan dan Masyarakat Luas
• RUU Minol Diharapkan Basmi Miras Oplosan
• Lewat Program Satu Desa Satu Hafizh, Wagub Jabar Minta Santri Belajar Multidisplin
• Anis Sarankan Pemerintah Gandeng Koperasi Salurkan Dana PEN untuk UMKM
• Pemerintah Aktifkan Calling Visa Israel, FPKS: Bentuk Penghianatan UUD 1945
• Panglima TNI dan Kapolri Kedepan Diharapkan Berasal dari Santri atau Hafiz Qur'an
• 75 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Punya UU Khusus Minol