Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
984 views

Yusril: Presiden dan Mendagri Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah

JAKARTA (voa-islam.com)--Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. 

 “Yang perlu dijelaskan adalah apakah instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya, tentu saja tidak,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Yusril, instruksi presiden, instruksi menteri dan sejenisnya, pada hakikatnya hanya perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan itu dengan merujuk proses penyusunan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2003. Saat itu, Yusril selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia bilang, dalam prosesnya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004. Pun, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Dan, telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sudah tidak mencantumkan lagi inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto,” jelasnya.

Yusril menambahkan, instruksi Tito terkait ancaman bagi kepala daerah pelanggar protokol bisa saja terjadi. Namun, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah itu tetap harus merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana kita maklum UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. 

Dalam konstitusi, ia menekankan, posisi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan pemenang dalam pilkada. Meski kadang KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dan melantiknya. 

“Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya,” jelasnya.

Pun, ia menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. 

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusrul mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan. Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya. 

Kata dia, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri itu meminta seluruh kepala daerah agar menaati instruksinya dan segala peraturan perundang-undangan. Imbauan ini dengan mengingatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," jelas Tito.

Sumber: Viva.co.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Hidup Sebatang Kara, Muallaf  Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Muallaf Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hijrah menjadi Muslimah, mantan Kristen Pantekosta ini ditimpa banyak ujian mulai dari keluarga hingga kerasnya pekerjaan. Hidup sebatang kara, ia bekerja keras sebagai buruh pembuat batu bata. ...

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Latest News
Bendera OPM Berkibar di Konjen RI Melbourne, Legislator: Coreng dan Jatuhkan Martabat Bangsa

Bendera OPM Berkibar di Konjen RI Melbourne, Legislator: Coreng dan Jatuhkan Martabat Bangsa

Sabtu, 05 Dec 2020 09:24

RCEP, Akankah Menjadi Sebuah Ironi?

RCEP, Akankah Menjadi Sebuah Ironi?

Sabtu, 05 Dec 2020 09:16

Orasi Calon Bupati Sukoharjo Dinilai Pelecehan Syariat Islam

Orasi Calon Bupati Sukoharjo Dinilai Pelecehan Syariat Islam

Sabtu, 05 Dec 2020 08:56

Penistaan Islam dan Matinya Kebebasan Berpendapat

Penistaan Islam dan Matinya Kebebasan Berpendapat

Sabtu, 05 Dec 2020 08:47

BPJPH Gelar Diklat 100 Calon Penyelia Halal

BPJPH Gelar Diklat 100 Calon Penyelia Halal

Sabtu, 05 Dec 2020 08:27

Presiden Turki Tayyip Erdogan Berharap Prancis Akan Segera Menyingkirkan Emmanual Macron

Presiden Turki Tayyip Erdogan Berharap Prancis Akan Segera Menyingkirkan Emmanual Macron

Jum'at, 04 Dec 2020 21:35

Menlu Qatar Sebut Ada Kemajuan Untuk Menyelesaikan Krisis Teluk

Menlu Qatar Sebut Ada Kemajuan Untuk Menyelesaikan Krisis Teluk

Jum'at, 04 Dec 2020 21:00

Putra Syaikh Al-Audah: Ayah Saya Kehilangan Separuh Kemampuan untuk Mendengar dan Melihat di Penjara

Putra Syaikh Al-Audah: Ayah Saya Kehilangan Separuh Kemampuan untuk Mendengar dan Melihat di Penjara

Jum'at, 04 Dec 2020 19:45

Heboh Video Orasi Calon Bupati Sukoharjo Singgung Jilbab Bikin Warga Marah

Heboh Video Orasi Calon Bupati Sukoharjo Singgung Jilbab Bikin Warga Marah

Jum'at, 04 Dec 2020 19:44

Seorang Perwira CIA Tewas Dalam Serangan Terhadap Pejuang Al-Shabaab di Kota Pesisir Somalia

Seorang Perwira CIA Tewas Dalam Serangan Terhadap Pejuang Al-Shabaab di Kota Pesisir Somalia

Jum'at, 04 Dec 2020 18:16

Sekolah Pemikiran Islam Bandung Angkatan 6: Rihlah Daring Hingga ke Alhambra

Sekolah Pemikiran Islam Bandung Angkatan 6: Rihlah Daring Hingga ke Alhambra

Jum'at, 04 Dec 2020 15:57

Kolaborasi Wanita ISMA Malaysia dan Mushida Indonesia Bahas Peran Muslimah Membangun Peradaban

Kolaborasi Wanita ISMA Malaysia dan Mushida Indonesia Bahas Peran Muslimah Membangun Peradaban

Jum'at, 04 Dec 2020 15:39

''Di Dunia Ini Hanya Ada Dua Khadijah Saja''

''Di Dunia Ini Hanya Ada Dua Khadijah Saja''

Jum'at, 04 Dec 2020 15:15

MUI Akan Merangkul Umat Islam yang Tidak Berafiliasi dengan Ormas

MUI Akan Merangkul Umat Islam yang Tidak Berafiliasi dengan Ormas

Jum'at, 04 Dec 2020 11:10

Ultimatum Marcon dan Ketakutannya pada Islam

Ultimatum Marcon dan Ketakutannya pada Islam

Jum'at, 04 Dec 2020 10:16

Akun Youtube Front TV Milik FPI Hilang

Akun Youtube Front TV Milik FPI Hilang

Jum'at, 04 Dec 2020 09:57

Ahmad Syaikhu Minta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tidak Tebang Pilih

Ahmad Syaikhu Minta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tidak Tebang Pilih

Jum'at, 04 Dec 2020 09:29

Fraksi PKS Usulkan Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur

Fraksi PKS Usulkan Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur

Jum'at, 04 Dec 2020 08:08

Kopi Sehat UBM: Hilangnya Ilmu dengan Wafatnya Ulama

Kopi Sehat UBM: Hilangnya Ilmu dengan Wafatnya Ulama

Jum'at, 04 Dec 2020 07:38

Publik Konsentrasi ke Habib Rizieq, PDIP Sibuk Memaksakan RUU HIP

Publik Konsentrasi ke Habib Rizieq, PDIP Sibuk Memaksakan RUU HIP

Jum'at, 04 Dec 2020 07:25


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X