Partai Gelora Berharap Kemenangan Joe Biden Bisa Akhiri Konflik di Laut China Selatan

JAKARTA (voa-islam.com)--Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi Joe Biden akan memenangi Pilpres Amerika Serikat melawan rivalnya Presiden Donald Trump. Dengan kemenangan terbaru Biden di Georgia, maka Trump sudah tidak dapat mencapai 270 electoral.

Bagi Indonesia, terpilihnya Biden sebagai Presiden AS, tetap tidak akan signifikan mengubah kebijakan AS di indonesia. Sejak Barack Obama menjadi Presiden AS hingga Donald Trump, kebijakan AS terhadap Indonesia AS tidak berubah.

"Tetapi impact (dampaknya, red) pada Indonesia dengan terpilihnya Biden akan membuka lebih banyak ruang untuk negosiasi antara AS dan RRC (China, red). Dimana Indonesia akan memiliki kesempatan Lebih besar untuk berperan penting meredakan ketegangan di kawasan," kata Henwira Halim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2020).

Menurut Henwira, ketegangan antara AS dan China akan tetap berlanjut dalam hal unjuk kekuatan pertahanan dan militer. AS tetap akan menggelontorkan anggaran besar untuk mengimbangi kekuatan militer China.

"AS selalu memandang harus ada perimbangan terhadap perkembangan militer RRC terutama aktivitas mereka di Kawasan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan ini yang harus dimanfaatkan betul Indonesia," katanya.

AS memandang Indonesia sebagai jangkar ASEAN yang berpotensi sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan negeri tirai bambu di Laut China Selatan. Indonesia dinilai AS dan juga China merupakan negara ASEAN yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai negara yang netral.

"Karena itu, Indonesia bisa berkontribusi meredakan ketegangan antar kedua kekuatan global tersebut, AS dan China. Indonesia harus aktif melakukan pendekatan kepada keduanya untuk mencari cara pendekatan alternatif yang dapat mengurangi ketegangan militer," ujarnya.

Ketua Hubungan Luar Negeri Partai Gelora ini menegaskan Indonesia punya peran strategis untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Sehingga Indonesia harus bisa menjawab tantangan kepemimpinan ASEAN dalam mencari solusi damai.

"Jadi Indonesia punya peran strategis untuk lebih aktif berdiplomasi melakukan engagement (keterikatan, red) bukan saja ke ASEAN, tapi juga ke RRC untuk mencari cara-cara damai menyelesaikan sengketa wilayah di kawasan Laut China Selatan," tegasnya.

Henwira menegaskan, hanya kepemimpinan Indonesia yang bisa menyatukan ASEAN guna berunding dengan China dalam rangka menyelesaikan klaim sepihak China terhadap wilayah-wilayah negara-negara ASEAN di Laut China Selatan.

"Tanpa kepemimpinan Indonesia akan berat bagi ASEAN untuk bisa kompak dan padu dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan. Indonesia dipandang sebagai negara netral, meskipun wilayahnya di Natuna juga diklaim China," tandasnya.

Henwira menambahkan, ketegangan antara AS dan China yang akan dihentikan Joe Biden jika terpilih sebagai Presiden AS hanya masalah perang dagang saja, bukan kekuatan pertahanan atau militernya.

"Biden diperkirakan menghentikan perang dagang AS-RRC. Mungkin akan menghidupkan kembali prakarsa pakta perdagangan Trans Pacific Partnership yang dicanangkan oleh Barack Obama, namun dibatalkan oleh Donald Trump," tandas Henwira Halim.

Buat China, Biden tampak lebih mudah diajak berunding soal ekonomi sementara Trump lebih berpotensi melemahkan, meski resiko konflik akan jadi lebih besar. China juga paham bahwa standoff militer dengan AS tidak akan banyak bergeser, siapapun yang menang, posturing mereka tidak akan banyak berubah.

Soal demokrasi dan HAM juga terbukti AS di bawah Trump juga sama kerasnya terhadap China seperti dalam kasus Hongkong dan Uighur. Jika Biden yang menang tampaknya tidak banyak perubahan juga soal itu.

Uni Eropa tentu berharap Biden yang menang meski UE sekarang sudah mulai belajar bahwa mereka harus mulai melepas ketergantungan pada AS.

Sedangkan Rusia tentu maunya, Trump karena semua kebijakan LN Trump sejauh ini menguntungkan Rusia.

Untuk Palestina juga kemungkinan tidak banyak perubahan karena Biden dan Harris tidak sekeras Obama terhadap Israel. Obama sebenarnya hanya dihalangi Kongres AS untuk mengambil langkah keras terhadap Israel.

Biden jauh lebih akrab dengan lobi Israel di kongres ketimbang Obama. Namun Biden secara pribadi juga tidak menyukai Netanyahu. Komposisi kongres seusai pemilu kali ini juga belum menunjukan ada cukup banyak anggota baru yang progresif untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel.* [Ril/voa-islam.com]