Survei IPO: Kekecewaan Terhadap Kinerja Presiden Meningkat dari 33,5% menjadi 51%

BANDUNG (voa-islam.com) - Kekecewaan publik terhadap kinerja Presiden dan Wapres meningkat, hal itu disampaikan direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, dalam paparan hasil survei dan diskusi media, Rabu (28/10/2020).

“Jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020, kekecewaan pada Presiden meningkat dari 33.5 persen menjadi 51 persen. Begitu halnya dengan Wapres, dari 42.5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen,” katanya.

Dalam paparannya, Dedi menyebut faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Presiden dan Wapres adalah faktor kepemimpinan 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen dan empati atau aspiratif 53 persen.

Dalam bidang Ekonomi, lanjut Dedi penilaian publik atas kinerja pemerintah cukup menegaskan ketidakpuasan, hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk (51%) dan sangat buruk (6%) mencapai 57 persen. Sementara respon positif menurutnya lagi hanya mampu menyerap 43 persen.

“Menko Ekonomi Airlangga Hartarto sendiri mendapat respon kepuasan publik hanya di urutan ke 6 dengan persentase 36 persen, persepsi ini cukup menegaskan jika performa Airlangga dianggap mengecewakan,” jelas Dedi.

Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini menurut Dedi dipengaruhi beberapa hal, di antaranya; persepsi mahalnya harga bahan pokok (58%), sulitnya mencari pekerjaan (44%), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38%) dan pengaruh lain (34%).

Sementara jelas Dedi bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen, angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%).

“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat, bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen," ungkapnya.

Masih dalam kluster Menko Polhukam, Dedi menyebut bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).

Lalu lanjut Dedi lagi, bidang sosial dan humaniora, persepsi publik berbagi angka ketidakpuasan tercatat sebesar 50 persen. Menurut Ia beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Sosial, Politik dan Humaniora, adalah: Pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).

“Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respon positif di masyarakat,” tutur Dedi yang juga dosen di Telkom University itu. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Isi Masa Reses, Anis Sapa Struktur PKS Jakarta Timur
• Soal Vaksin Covid-19, Legislator: Utamakan Keselamatan Rakyat dan Harus Transparan Uji Klinisnya
• Polemik Pernyataan Presiden Prancis, Legislator: Sudah Sepatutnya Umat Islam Marah!
• Peneliti LIPI: Pemerintah Perlu Perbaiki Cara Komunikasi Publik
• HNW Sebut My Flag Merah Putih vs Radikalisme Bukan Film NU
• Soal Vaksin Covid 19, PKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan
• Legislator: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM
• Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi