Peneliti LIPI: Pemerintah Perlu Perbaiki Cara Komunikasi Publik

JAKARTA (voa-islam.com) - Salah satu kunci penting untuk membangun budaya saling percaya antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan memperbaiki cara berkomunikasi.

Keberhasilan membangun cara komunikasi yang baik dipercaya menjadi kunci keberhasilan iklim demokrasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro. Ia mengatakan, untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi ini maka pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya, baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

"Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” ujarnya, Jumat (23/10).

Ia menegaskan, berdasarkan peraturan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi dari pemerintah. Jika hal itu dilakukan dengan baik, niscaya kesalahan dalam berkomunikasi atau miskomunikasi akan bisa dikurangi.

Sebab menurutnya kesalahan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan masalah di masyarakat. Yang apabila dibiarkan hingga menumpuk, maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

"Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” jelas Siti seperti dilansir laman nu.or.id.

Sebagai solusi, Ia menyarankan agar pemerintah memberikan edukasi yang lebih baik pada masyarakat mengenai nilai demokrasi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang cara terlibat dalam pembangunan demokrasi. Menurutnya jika demokrasinya baik maka akan lebih mudah membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menyayangkan adanya pemahaman yang keliru mengenai demokrasi. Beberapa perilaku di dalam masyarakat terkadang dinisbatkan pada demokrasi, padahal hal itu bukan praktik demokrasi.

"Saling mencemooh, saling melecehkan, ini kan sama sekali sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• HNW Sebut My Flag Merah Putih vs Radikalisme Bukan Film NU
• Soal Vaksin Covid 19, PKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan
• Legislator: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM
• Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi
• Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan
• Vaksinasi Dipercepat November, Politisi PKS Minta Seluruh Prosesnya Transparan
• Indonesia Rekor Utang Terbanyak, DPR: Lewati Batas Aman yang Direkomendasikan IMF
• Koalisi Advokat Bersiap Somasi Menteri Kesehatan