Anis Minta Negara Hadir Memenuhi Kebutuhan UMKM

JAKARTA (voa-islam.com--"Kita semua harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga UMKM," demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati dalam acara Dialog Akhir Pekan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 3, pada Sabtu (10/10/2020) dengan topik Kesiapan UMKM Dalam Menghadapi Ancama Resesi.

Anis menegaskan, UMKM harus memiliki daya saing tinggi. Menurut data yang disampaikan kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta. Dan yang sudah go digital baru sejumlah 8 juta atau 14% dari jumlah keseluruhannya.

“Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan,” ungkapnya.

Politisi PKS ini menyampaikan pengamatannya, walaupun saat ini ada UMKM yang sudah maju dengan usahanya yang berkembang, namun masih banyak UMKM yang betul-betul mati.

“Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa,” tambahnya. Ketika krisis akibat pandemic ini belum ada, keuntungan mereka tidak terlalu besar, apalagi ketika krisis melanda. Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan. “Itulah sebabnya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran,” tegasnya.

Anis menilai bahwa yang dibutuhkan UMKM pada hari ini tidak hanya kebutuhan modal dan pengembangan usahanya. Akan tetapi kebutuhan hidup mereka seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup, juga harus diberikan. Adapun kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya. “Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemic. Disitulah UMKM sangat terdampak,” urai Anis menjelaskan.

Anis menekankan bahwa Negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM karena UMKM menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 99% dan menyumbang 60% PDB nasional.

Anis menegaskan bahwa PKS berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah. “Karena eksekusi semua kebijakan bukan ditangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” tutupnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• RUU Omnibus Law Disahkan, Fraksi PKS: Memperkecil Hak Pekerja
• UU Cipta Kerja Disahkan Terburu-buru: Fahri: DPR Sudah Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol
• Anis Byarwati Kembali Salurkan Bantuan Bahan Pokok
• UU Cipta Kerja Disahkan, Mulyanto: Siap-Siap Indonesia Banjir Impor Produk Pertanian
• Anggota Komisi VII: UU Cipta Kerja Ancam Lingkungan Hidup
• Riset IDEAS Temukan Empat Pasal Berpotensi Sengsarakan Buruh di UU Ciptaker
• Demo Tolak UU Ciptaker Makin Meluas, FPKS: Pemerintah Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan
• Pengesahan UU Cipta Kerja, Fahira: Kami Sudah Berjuang Maksimal Tapi Kewenangan DPD RI Terbatas