Selasa, 4 Ramadhan 1446 H / 8 September 2020 10:30 wib
3.180 views
HNW Minta Menag Tak Lanjutkan Sertifikasi Penceramah
JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama menyudahi kontroversi sertifikasi penceramah yang tidak produktif dan justru menimbulkan keresahan dan polemik, serta memicu penolakan oleh masyarakat luas seperti Muhammadiyah, MUI (Sekum), bahkan ditolak oleh Tokoh Non Muslim seperti Christ Wamena dll.
Menurut pria yang akrab disapa HNW, pemunculan program yang kontroversial, tidak adil, dan tendensius tersebut sangat tidak tepat di tengah keprihatinan umat dan bangsa yang sedang tertimpa musibah Covid-19, dan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi agar semua pihak fokus dan sibuk mengurusi covid-19.
“Sekalipun saya setuju untuk terus mengarus-utamakan ceramah dan laku Agama yang moderat/wasathiyah, tidak radikal/tathorruf, dan orientasinya hadirkan rahmatan lil alamin, yang mestinya Menag dan Kemenag memberikan keteladanan lebih dulu, bukan dengan mewacanakan sertifikasi. Apalagi program yang kontroversial itu juga bisa hadirkan keresahan sosial di kalangan Umat, yang tidak membantu hadirkan penguatan imunitas untuk atasi Covid-19," disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (07/09).
Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII ini mengkritisi dan mengingatkan, bahwa program sertifikasi penceramah tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Kementerian Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR. Karenanya program ini juga belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.
Wakil Ketua MPR RI ini juga mempertanyakan Kemenag yang sangat bersemangat menggulirkan wacana ini dan membuatnya seolah-olah program yang sangat prioritas, tetapi tak pernah mengajukannya sebagai program apalagi program kerja prioritas.
Padahal sejak dari awal raker Menag dengan komisi VIII DPR, selalu saja DPR mengkritik keras dan menolak wacana soal ‘radikalisme yang tak ada definisi dan ukurannya’ yang diwacanakan oleh Menag. Tapi sejak itu pun, tak pernah Kemenag menyampaikan program prioritas maupun non prioritas terkait sertifikasi penceramah dikaitkan dengan isu radikalisme, untuk dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.
“Lantas, bagaimana program ini bisa muncul dan dilaksanakan? Bagaimana legalitasnya? Siapa yang membiayainya? Untuk kepentingan apa dan siapa?” ujar Hidayat.
Menurutnya, jika memang tujuan sertifikasi adalah untuk penyuluhan dan pembekalan, selama ini Kemenag bekerja sama dengan MUI telah memiliki program pembekalan penyuluh. Sertifikasi penceramah yang demikian banyak apalagi melibatkan berbagai lembaga negara (BNPT, BPIP dll) juga bukan hal yang mudah dan murah, mengingat misalnya Kemenag dalam melakukan sertifikasi dosen dan guru saja masih memiliki banyak kendala dan masalah, apalagi dengan terbatasnya anggaran negara akibat merosotnya penerimaan pajak, dan kebijakan umum untuk realokasi anggaran agar difokuskan pada penanganan covid-19.
HNW mengkhawatirkan, pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam proyek sertifikasi ini akan memunculkan stigma radikal dan tidak pancasilais pada penceramah yang tidak bersertifikat.
Padahal, tolok ukur sertifikasi ini sangat tidak jelas dan tidak pernah disosialisasikan/diuji-publik, untuk hadirkan hasil obyektif yang dipercaya oleh publik/Umat. Sementara sejarah telah membuktikan para penceramah umat Islam (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu berada di garda terdepan dalam mencerahkan Umat untuk membela NKRI baik dari ancaman penjajah asing maupun pengkhianatan PKI.
Kini, Menag bukan hanya melupakan sejarah itu, tapi justru akan para menghadiahi para penceramah dengan label radikal, intoleran, dan tidak pancasilais, kepada para da’i dan penceramah hanya karena dianggap tidak lulus program untuk mendapatkan sertifikat penceramah/da’i, suatu hal yang tentu sangat menyakitkan hati umat Islam.
Anehnya, sekalipun begitu seriusnya Menteri Agama dengan wacana program sertifikasi hingga konon melibatkan MUI, BNPT, dan BPIP, Dirjend Bimas Islam malah menyatakan ‘program ini tidak punya konsekuensi apapun’. Bila benar demikian, seharusnya Kemenag tidak ngotot membuat program yang meresahkan umat dan ditolak banyak pihak itu. Apalagi program dan anggarannya belum pernah disampaikan dan disetujui oleh DPR.
”Maka harusnya program kontroversial dan tak produktif seperti ini, dibatalkan dan dihentikan saja. Dan agar Menag fokus laksanakan program kerja prioritasnya serta berkontribusi maksimal atasi covid-19 melalui program-program di Kemenag," tegas HNW.* [Ril/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
