Legislator PKS Terima Aduan Nasabah Korban Gagal Bayar Asuransi Bumiputera

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menerima permintaan audiensi dari nasabah Asuransi Bumiputera di gedung DPR RI, Rabu (29/7/2020).

Nasabah Asuransi Bumiputera diwakili oleh Fien Mangiri (Jabodetabek), Muhamaad Ali (Jabar), Syakur Usman (Jabodetabek), Muslimatun (Jabodetabek), dan Risa Pribadi (Jabar). Dalam forum audiensi ini, semua perwakilan nasabah menyampaikan problematika dan harapannya.

Para nasabah yang menjadi korban gagal bayar asuransi Bumiputera ini, rata-rata telah menyetorkan polis selama 17 tahun dan mengikuti asuransi pendidikan. Mereka menceritakan derita perjalanan mereka untuk mendapatkan haknya. Mulai dari buruknya komunikasi pihak manajemen Bumiputera hingga perlakuan kasar yang mereka dapatkan.

Ketidaktahuan nasabah akan informasi lengkap tentang Bumiputera menyeruak dalam forum ini. Rata-rata nasabah tidak mengetahui adanya Badan Perwakilan Anggota (BPA). Dan status Bumiputera yang merupakan perusahaan mutual. Artinya nasabah sekaligus menjadi pemegang saham di perusahaan.

Nasabah korban Bumiputera juga meminta agar komisi XI mempertemukan mereka dengan pihak manajemen dalam satu forum. Mereka juga menitipkan surat resmi untuk ketua komisi XI kepada Anis.

Menanggapi aduan para nasabah, Anis mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan berusaha maksimal membantu para nasabah minimal untuk mendapatkan informasi yang jelas. Anis juga mendorong para korban untuk tetap semangat meraih haknya. "Saya berada bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan membantu optimal sesuai dengan wilayah kerja saya. Surat ini akan saya sampaikan kepada ketua komisi XI dan kawan-kawan di komisi XI," katanya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tes Massal Satu-satunya Cara Kendalikan Pandemi dan Jakarta Sedang Lakukan Itu
• Anis Kunjungi Usaha Budidaya Tanaman Hias Pondok Anggrek
• Legislator Soroti Gaduhnya Program Organisasi Penggerak dan Mutu Pendidikan Nasional
• Tanpa Muhammadiyah, NU, dan PGRI, Program POP Dikhawatirkan Tidak Optimal
• PKS: Ketahanan Nasional Wujudkan Cita-Cita Bangsa
• Kemenag Gandeng Kemenkes Perkuat Ketahanan Keluarga
• Legislator PAN Minta Proses KBM di Masa Pandemi Covid-19 Dievaluasi
• Anis Byarwati Kritisi Kewenangan BPK yang Tereduksi pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja