Shortfall Perpajakan Terulang Setiap Tahun, Anis Minta Menkeu Lakukan Evaluasi Serius

JAKARTA (voa-islam.com)--Dalam Raker dengan Menkeu & Menteri PPN/Ka Bappenas Selasa (23/6/2020) yang membahas Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Pada RAPBN 2021, Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati menyoroti laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019 yang menyebutkan bahwa terdapat kenaikan jumlah putusan pengadilan pajak atas banding dan gugatan yaitu dari 6034 menjadi 6763 dalam satu tahun.

Anis mengkritisi sisi lain yaitu tingkat kemenangan DJP atas peradilan perpajakan sepanjang 2019 yang menurun dari 43,5% menjadi hanya 40,4%. Jumlah putusan pengadilannya naik tetapi tingkat kemenangannya menurun.

"Bagaimana Kementerian Keuangan membimbing, mengarahkan, memaksimalisasi, kinerja otoritas perpajakan agar kinerja otoritas perpajakan jadi semakin baik? Dan bagaimana juga evaluasinya?" tanyanya.

Anis menegaskan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk memacu kinerja otoritas pajak agar target-target yang dicanangkan dapat sasaran optimal sehingga meminimalisir shortfall perpajakan setiap tahun. "Karena faktanya shortfall perpajakan selalu terjadi setiap tahun" ungkapnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga mengemukakan temuan-temuan BPK atas pengelolaan utang tahun 2019 oleh Kementrian Keuangan. BPK telah memberikan catatan terkait belum adanya pembagian tugas wewenang antar instansi pemerintah tentang pengembangan pasar surat utang negara dan surat berharga syariah negara, pengelolaan DPPN, program BPI, dan risk pro oleh BLU LPDP tahun 2017 sampai 2021 pada tahun 2019 yang dinilai kurang efektif. "Bagaimana dan langkah apa yang sudah dikerjakan oleh Kementrian Keuangan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi BPK RI tersebut?" ujarnya.

Anis menekankan kepentingan menindaklanjuti temuan BPK tersebut untuk minimalisir permasalahan pengelolaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien. "Agar di masa mendatang, APBN kita semakin kredibel," tuturnya.

Secara khusus, Anis juga menyoroti Program Dukungan Manajemen di Kemenkeu dengan alokasi anggaran sebesar 40 trilyun lebih atau sebesar 94,6 % dari total pagu indikatif yang jumlahnya 42 Trilyun. Dalam pemaparannya, Menkeu menjelaskan bahwa anggaran program dukungan manajemen ini mencakup seluruh unit eselon I dengan seluruh kegiatan yang ada didalamnya.

"Bagaimana logika berpikirnya, ketika dari 5 program yang ada, satu program yaitu dukungan manajemen yang mencakup seluruh unit Eselon I menggunakan anggaran 94,6% dari total anggaran pagu indikatif?" tanyanya.

Menurut Anis, dengan proporsi alokasi yang sedemikian besar, seharusnya diberikan penjelasan kerangka pikir yang lebih detail.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Legislator Nasdem Pertanyakan Penggunaan Dana Haji 2020
• Demokrat: Tidak Adil, Warga Sultra Dilarang Berpergian TKA Diizinkan Masuk
• Komisi VII: Biofuel, Prioritas Pemerintah Adalah Rakyat Kecil Bukan Pengusaha Besar
• Legislator PKS : Anggaran Negara Instrumen Penting untuk Sejahterakan Rakyat
• [VIDEO] Ketua Umum FAKI: Tolak RUU HIP, Tolak PKI
• PKS: Pertamina Lambat Sikapi Isu Penghapusan Pertalite dan Premium
• Politisi Demokrat Minta Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
• Ketua Majelis Syuro kepada Ormas Islam: Jangan Biarkan Kami Bertarung Sendirian di DPR