Legislator: Pemerintah Harus Antisipasi Ledakan Kemiskinan

JAKARTA (voa-islam.com)--Menurut prediksi Bank Dunia akibat pandemi Covid-19 diperkirakan penduduk miskin di Indonesia bakal bertambah antara 5 juta hingga 9 juta jiwa.

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dan mendesain strategi khusus menanggulangi lonjakan angka kemiskinan (17/6/2020).

Lebih lanjut Hidayatullah menyatakan pemerintah harus mengurangi beban pengeluaran rakyat, yaitu dengan menurunkan administered price seperti harga BBM.

“Karena kan BBM ini salah satu komponen terbesar pengeluaran orang miskin, sebanyak 5 pesen rakyat miskin di kota dan 4 persen di desa,” kata Hidayatullah.

Legislator PKS ini menyesalkan kinerja pengurangan angka kemiskinan di era pemerintahan sekarang, karena selama ini kurang memuaskan.

Menurutnya pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era pemerintahan saat ini hanya berkurang 0,26 persen per tahun saja.

“Ditambah dengan hantaman dari pandemi Covid-19, lemahnya kinerja pengurangan angka kemiskinan membuat pengentasannya semakin rumit,” ujar Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah pemerintah harus melakukan pemutakhiran data kemiskinan juga mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi kemiskinan.

“Jangan lupa bahwa saat ini jumlah kelompok rentan miskin dan hampir miskin ada sekitar 60 juta rakyat, pemerintah harus proaktif dan progresif,” kata Hidayatullah.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Politisi Golkar Sebut Komunikasi PLN dengan Pelanggan Buruk
• Ini Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Masa Pandemi
• Rizal Ramli dan Marzuki Alie: “Tunda Proyek Ibu Kota Baru!”
• Front Anti Komunis Indonesia Tolak RUU HIP
• RUU HIP Ditunda Pembahasannya, Persis: Yang Kita Minta RUU HIP Dibatalkan!
• Soal RUU HIP, HNW: Jika Bisa Dihentikan Buat Apa Ditunda
• Pasar Harus Jadi Perhatian Ekstra dari Penyebaran Corona
• RUU HIP Dinilai Khianati Kesepakatan Para Pendiri Bangsa