PP Tapera Terbit, Anis: Pemerintah Lepas Tangan Sediakan Rumah Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com)--Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat / Tapera. Pasal 7 dari PP tersebut memuat ketentuan bahwa Pemerintah akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, dan pegawai swasta untuk iuran Tapera.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dr. Anis Byarwati mengkritisi kebijakan tersebut. Ia mengatakan, niat pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), patut diapresiasi.

"Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kebijakan itu membebankan masalah anggaran ke pundak para pekerja dan pengusaha," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Anggota komisi XI ini berpandangan bahwa melalui PP ini, pemerintah seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan atas tempat tinggal yang layak bagi warganya. "Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Anis juga mengingatkan pemerintah, bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi warga negara merupakan tanggung jawab negara yg diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan atas tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

"PP ini nyata-nyata membebani rakyat dengan membayar iuran," tegasnya. Besaran simpanan peserta yang ditetapkan 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, jelas akan memunculkan beban baru bagi pekerja. "Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemik covid 19, potongan gaji untuk Tapera yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan menambah kesulitan mereka," pungkasnya.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tak Terima Disebut Makar, Guru Besar UII Laporkan Dosen UGM
• Ketua Komisi VIII: Harusnya Pembatalan Haji Diputuskan Bersama DPR
• Soal Pembatalan Haji 2020, PKS: Pemerintah Melanggar Undang-Undang!
• Batalkan Pemberangkatan Haji 2020 Secara Sepihak, Legislator Sebut Menag Offside
• IPO Desak KPU RI Terapkan Protokol Next Normal untuk Pilkada 2020
• Data Pemilih Bocor, Komisioner KPU Perlu Dirombak Total
• Meski Covid-19 Belum Berakhir, Pengamat Sarankan Pilkada tetap Dilaksanakan di Tahun 2020
• Terkait New Normal, Politisi PKS Minta Ojek Online Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan