Tak Terima Disebut Makar, Guru Besar UII Laporkan Dosen UGM

YOGYAKARTA (voa-islam.com)--Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Nimatul Huda resmi melaporkan tuduhan makar yang dilayangkan terhadap dirinya ke Kepolisian Daerah (Polda) DIY, Selasa (2/6/2020). Nimatul membuat dua laporan terkait tuduhan makar dan pencemaran nama baik yang merugikan dirinya.

"Hari ini saya membuat laporan terkait dengan tuduhan bahwa saya akan menggerakkan makar kemudian penghinaan karena kami disebut sampah, bermulut besar, kemudian pengancaman melalui WhatsApp," ujar Nimatul seusai membuat laporan di Polda DIY, Selasa (2/6/2020).

Ia membeberkan, bahwa pihaknya melaporkan salah seorang dosen Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono yang diduga melakukan pencemaran nama baik.

"Yang kami laporkan adalah Ir KPH Bagas Pujilaksono, dia diadukan sebagai pencemar nama baik saya, pelanggaran undang-undang IT dan juga fitnah. Iya ada dua, satu laporan satu lagi aduan," katanya.

Nimatul merupakan narasumber yang direncanakan membawa materi bertemakan 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang rencananya digelar secara online pada Jumat (29/5/2020) lalu. Menurutnya dalam diskusi tersebut tidak ada materi yang menyinggung soal presiden apalagi makar.

"Tidak ada kata makar, tidak ada pandemi tidak ada juga kata pak Jokowi," kata dia.

Tim Kuasa Hukum Nimatul Huda, Mukmin Zaki menjelaskan bahwa laporan dan pengaduan itu dibagi menjadi dua. Dilaporkan terhadap tindak kriminal umum dan khusus.

"Ada empat nomor yang kami laporkan karena mengancam hingga membunuh. Jadi laporannya displite, pidana umum karena pencemaran nama baik dan fitnah. Satu lagi pidana khusus karena berhubungan dengan ITE. Artinya ini kami kawal ke depannya," jelas Zaki.

Terpisah Kasubbid Penmas Polda DIY, AKBP Verena telah menerima aduan serta laporan yang dibuat guru besar UII tersebut.

"Laporannya ada dua, satu bentuk surat pengaduan, satunya laporan polisi. Untuk kasusnya ada dua, tentunya terhadap laporan beliau akan kami tindak lanjuti sesuai proses yang ada," ungkap Verena.* 

Sumber: Suarajogja.id

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ketua Komisi VIII: Harusnya Pembatalan Haji Diputuskan Bersama DPR
• Soal Pembatalan Haji 2020, PKS: Pemerintah Melanggar Undang-Undang!
• Batalkan Pemberangkatan Haji 2020 Secara Sepihak, Legislator Sebut Menag Offside
• IPO Desak KPU RI Terapkan Protokol Next Normal untuk Pilkada 2020
• Data Pemilih Bocor, Komisioner KPU Perlu Dirombak Total
• Meski Covid-19 Belum Berakhir, Pengamat Sarankan Pilkada tetap Dilaksanakan di Tahun 2020
• Terkait New Normal, Politisi PKS Minta Ojek Online Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan
• Dilarang WHO, Legislator Minta Pemerintah Klarifikasi Penggunaan ‘Klorokuin’ untuk Pasien Covid-19