Ketua Komisi VIII: Harusnya Pembatalan Haji Diputuskan Bersama DPR

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyesalkan keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan penundaan pemberangkatan jemaah Haji Indonesia tahun ini tanpa berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR RI. Menurut Yandri, Menag Fachrul dinilai telah melakukan kekeliruan dan tak memahami tata aturan bernegara dalam mengambil keputusan strategis.

“Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR. Apakah biaya penyelenggaraan Haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,” tegas Yandri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

“Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu (jemaah) nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,” kritik Yandri. Ia pun menyebut keputusan Kemenag membatalkan pelaksanaan Haji 2020 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menurutnya, Kemenag seharusnya tak tergesa-gesa dan harus membaca UU secara seksama. “Ada tata aturannya tentang Haji dan Umrah. Jadi Haji dan Umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh Pemerintah. Ya Kemenag baca UU-lah. Jangan grasa-grusu,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Apalagi, kata Yandri, Arab Saudi belum melaporkan nasib pelaksanaan Haji tahun ini akibat pandemi virus Covid-19, meski tempat ibadah di sana sudah mulai dibuka. “Kita kan belum tahu laporan Arab Saudi bagaimana gimana kalau Arab Saudi, tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah Haji kita, gimana? Berarti kan Pemerintah enggak bertanggung jawab dong,” ingat legislator dapil Banten II itu.

Untuk itu, Yandri mengatakan, Komisi VIII DPR RI berencana mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul di tengah masa reses untuk membahas keputusan pembatalan Haji pada Kamis (4/6/2020). "Oleh karena itu, kita sudah mengagendakan rapat kerja hari Kamis, lusa tanggaL 4 Juni pukul 10.00 WIB, atas izin Pimpinan DPR untuk raker dengan Menag," tutup Yandri.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]