New Normal Saat Angka Covid-19 Tinggi dan Tanpa Vaksin, Mardani: Bunuh Diri Massal Namanya

JAKARTA (voa-islam.com)—Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan istilah New Normal yang digagas Pemerintah Joko Widodo bisa menjadi bencana besar jika pelaksanaannya tidak tepat.

“Salah bila kita gembar-gembor new normal disaat penyebaran yang masih tinggi dan vaksin yang belum ditemukan. Bunuh diri massal namanya,” ungkap Mardani seperti dikutip Voa Islam pada akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (27/5/2020).

Menurut Mardani yang juga anggota Komisi II DPR RI, new normal hanya bisa dilakukan bila Indonesia berhasil menurunkan penyebaran virus. Ini praktik yang standar diberlakukan di seluruh dunia.

“Perlu kriteria yang ketat seperti perhitungan angka kumulatif kasus Covid-19 dikurangi angka kematian dan angka pasien sembuh. Jika tren kasus aktif belum menurun, new normal seharusnya tidak diberlakukan,” ujar Mardani.

Mardani mengingatkan agar Pemerintah tak melulu mengedepankan aspek ekonomi dalam penanganan covid-19. Pemerintah diminta untuk mendengarkan saran-saran ilmuwan maupun scientist dalam membuat kebijakan.

“Dengan ilmu yg dimiliki, merekalah panglima sebenarnya disituasi seperti saat ini. Aspek pengendalian Covid-19 harus diutamakan,” jelas dia.

Kemudian jika new normal ini diterapkan, apakah akses pelayanan kesehatan maupun alat-alat kesehatan di berbagai rumah sakit sudah siap?

“Mulai dari APD sampai ruangan ICU untuk berbagai pasien. Mengingat akan ada pasien Covid-19 dan pasien non Covid-19 yang perlu ditangani jika hal tersebut diterapkan,” kata Mardani.

Pemerintah, jelas Mardani, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. “Dari Iran kita bisa mengambil pelajaran tanpa pengendalian maupun perhitungan yang matang, kasus positif kembali meningkat setelah pelonggaran dilakukan,” jelas dia.

Mardani berharap, pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Mardani melihat pemerintah tidak konsisten dengan berbagai kebijakan terkait penanggulangan covid-19.

“Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dan lain-lain,” beber Mardani.

Dikatakan Mardani, sederet keputusan tersebut justru berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19. “Oke melakukan protokol kesehatan, tapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut dapat dilakukan dengan maksimal? Potensi pelanggaran amat besar,” demikian ulas Mardani.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Peraturan Gubernur Anies, Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta Tanpa SIKM
• PKS: Pemerintah Jangan Buru-buru New Normal
• Sulit Hidup Berdamai dengan Corona
• Gelar Halal Bihalal di Tengah Corona, IPW Minta Mendagri Tindak Tegas Rektor IPDN
• Miris! Di Tengah Corona, Kampus IPDN Gelar Halal Bihalal Undang Penyanyi dari Jakarta
• PKS: Kado Pedih Lebaran, Enam ABK Indonesia Tewas di Kapal China
• Heran Habib Bahar Digunduli, Politisi Gerindra Akan Cecar Menkumham Yasonna
• Cegah Gelombang Kedua Penularan Covid-19, Anies Baswedan Perketat Pintu Masuk ke Jakarta