Anggota DPR RI Kritik Narasi Damai Pemerintah Terhadap Virus Corona

JAKARTA (voa-islam.com)--Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menyalurkan sebanyak 10 ton beras, 4000 paket sembako, Kiswatul Ied (bingkisan lebaran) dan APD kepada masyarakat serta tenaga medis yang terdampak Covid-19  di 4 kota/kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga.

Penyerahan bantuan logistik secara simbolis disaksikan secara virtual oleh Bukhori mengingat kegiatan reses pada masa sidang ketiga 2019-2020 bertepatan dengan kondisi pandemi.

"Reses virtual kami pilih supaya bisa memelihara komunikasi dengan konstituen kami di dapil. Sejujurnya, kami sangat ingin hadir di tengah-tengah kader dan simpatisan pada masa reses ini, akan tetapi sangat riskan bagi semua pihak mengingat kondisi yang cukup berbahaya. Sebagai alternatif, model reses virtual ini adalah opsi yang kami pilih dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat di tengah kondisi extraordinary ini. Selain itu, melalui tim di lapangan, kami berupaya konsisten memberikan bantuan logistik secara berkala kepada masyarakat,” ungkap Bukhori di Jakarta, Jumat (22/5).

Bukhori menjelaskan, bantuan berupa 5000 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat terbagi dalam dua tahap, yakni 1.000 paket sembako sebelum Ramadhan dan 4.000 paket sembako sebelum Idul Fitri. Selain sembako, politisi PKS dari dapil Jateng 1 ini juga membagikan Kiswatul Ied kepada kader dan simpatisan. Bantuan didistribusikan dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara disampaikan secara langsung ke penerima manfaat melalui sistem door to door.

Disinggung terkait bertambahnya jumlah pasien yang positif dan tenaga medis yang wafat, Bukhori menyampaikan keprihatinannya dan duka mendalam. Menurutnya, selain karena faktor rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, ada faktor lain yaitu sikap Pemerintah yang tidak tegas dan konsisten dalam memelihara penerapan PSBB yang efektif.  

“Angka korban akan meroket jika model penanganan seperti ini terus dibiarkan. Tempat perbelanjaan seperti mall dan pasar dibiarkan tetap ramai menjelang lebaran. Ditambah, kesadaran untuk physical distancing sangat rendah sehingga wajar pada Kamis lalu terjadi peningkatan kasus secara drastis sampai menyentuh angka sekitar 900 kasus dalam sehari. Tidak menutup kemungkinan angka pertambahan kasus akan membesar jika pengelolaan krisis dilakukan seperti ini”

Lebih lanjut, politisi PKS ini mendesak agar Pemerintah segera melakukan evaluasi agar laju penularan virus bisa dihambat lebih efektif supaya waktu penanganan Covid-19 tidak semakin bertambah. Menurutnya, Pemerintah punya ambang batas waktu dan daya dalam memberikan bantuan ke masyarakat terdampak. Sedangkan jika waktu penanganannya bertambah,  maka perputaran roda ekonomi semakin tertunda. Implikasinya adalah jumlah masyarakat miskin semakin meningkat.

Jika melihat data BPS 2019, menunjukan statistik penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,97 juta orang atau 9,22 persen. Melalui keterangan Menko PMK, Pemerintah bahkan memprediksi persentase masyarakat miskin akan melonjak di angka 10% sampai 12%.

"Jika pemerintah tidak serius menangani wabah Covid 19, saya memprediksi kenaikan jumlah masyarakat miskin menjadi 15%. Sebab itu, Pemerintah tidak boleh menyerah dan harus mulai menghentikan narasi berdamai dengan virus. Kita adalah bangsa petarung dan Pemerintah tidak boleh galau,” tegas Bukhori.*[Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• RUU Omnibus Law Dinilai Berpotensi Mengundang Campur Tangan Rezim terhadap Pers
• FPKS Ajak Masyarakat Kritisi RUU HIP
• Draft RUU Cipta Kerja Belum Ada Surat Revisi Resmi. PKS: Pemerintah Jangan Tebar Pesona
• Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik
• Legislator PKS: Kami Tidak Setuju dengan Lembaga Pengelola Investasi
• Rocky Gerung Nilai Jokowi Gagal Wujudkan Pendidikan Etis
• PKS Ajukan Tiga Nama ke Panja untuk Kawal Pembahasan RUU Ciptaker
• Sebagai Kebijakan Moderat, PSBB Memang Harus Diperpanjang