Iuran BPJS Kembali Dinaikan, PKS Pertanyakan Nurani Pemerintah kepada Rakyat

Jadi kalau sekarang Pemerintah mengeluarkan Perpres baru yang isinya mengatur hal yang sama maka seolah ada tumpang tindih aturan hukum. Harusnya Pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja. Bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, di tengah masa darurat pandemi Covid 19 dan di saat kaum muslimin ingin khusuk mengoptimalkan ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan, Pemerintah semestinya peka dan peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah sepatutnya tahu bahwa saat ini sebagian masyarakat sedang kesulitan, usaha banyak yang tidak jalan, gelombang PHK mulai terjadi dan biaya kebutuhan hidup meningkat. Jadi jangan ditambah berat dengan menaikan iuran BPJS.

"Setop wacana kenaikan BPJS. Dimana nurani Pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?" tanya Mulyanto.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini minta Pemerintah mau melihat dan mendengar permintaan rakyat. Di tengah pembagian bansos yang tidak jelas dan tidak merata, lebih baik Pemerintah meningkatkan empati kepada rakyat. Jangan malah membuat kekecewaan mereka semakin dalam.

"Mari fokus pada penangan covid 19 dan membantu meringankan beban rakyat, bukan malah mengintimidasi mereka dengan rencana kenaikan iuran BPJS," tandas Mulyanto.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Daging Babi Diolah Mirip Daging Sapi, DPR Sebut Pengawasan Pemerintah Lemah
• Ombudsman Banyak Terima Laporan Pengaduan soal Bansos
• Fraksi PKS: Putusan Paripurna Soal RUU HIP Tergesa-gesa
• Gegabah, Beri Kelonggaran Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas Selama Pandemi
• Temuan Daging Babi Disulap Daging Sapi di Bandung, Pemerintah Diminta Menyisir di Seluruh Indonesia
• Jika Mei Ingin Kurva Turun, Harusnya Jangan Dulu Ada Celah Pelonggaran
• PKS: Tidak Adil Kalau Rakyat Harus Mensubsidi Pertamina
• Nihil Kematian Covid-19, Legislator Minta Pemerintah RI Tiru Langkah Vietnam