Data Pengguna Tokopedia Diretas, RUU Perlindungan Data Pribadi Mendesak

JAKARTA (voa-islam.com)--Peristiwa peretasan dan penjualan data pengguna Tokopedia di darkweb menjadi persoalan serius ditengah pandemik virus corona. Bagaimana tidak, ada 91 juta data pengguna yang dijual dengan murah di darkweb.

Peristiwa ini sekali lagi menjadi pengingat betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera diselesaikan. Tanpa UU PDP, masyarakat kita seperti dibiarkan di hutan belantara tanpa perlindungan. Data masyarakat kita baik di online dan offline banyak disalahgunakan dan yang paling krusial data masyarakat tidak dilindungi.

Dalam keterangannya Senin (4/5), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa Tokopedia harus dimintai pertanggungjawaban. Masalahnya regulasi dan UU apa yang bisa dipakai, karena UU PDP juga belum tuntas.

“Coba kita lihat data yang diretas, praktis hanya password saja yang dienkripsi, padahal data lainnya juga sangat krusial. Ada user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor seluler. Pengguna Tokopedia saat ini menjadi sasaran empuk tindak kejahatan, salah satunya phising dengan memanfaatkan data tadi,” kata chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Pratama menambahkan, selain pengamanan yang tidak menyeluruh, Tokopedia juga tidak langsung memberikan notifikasi pada pengguna terdampak dan juga langkah preventif. Hal yang sebenarnya bisa saja mudah dilakukan, dengan notif lewat aplikasi, email, SMS dan whatsapp.

“Tokopedia juga harus menghadapi ancaman tuntutan bila ada user Tokopedia warga Uni Eropa yang merasa dirugikan. Warga Uni Eropa dilindungi General Data Protection Regulation (GDPR), semacam UU yang melindungi data warganya di seluruh dunia. Ancamannya tidak main-main, bisa sampai 20 juta euro,” jelasnya.

Pratama menambahkan dalam GDPR, perlindungan data menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Dalam kasus Tokopedia, enkripsi hanya pada password saja sangat tidak cukup. GDPR sendiri mewajibkan perlindungan pada seluruh data.

“Dalam GDPR nanti akan dicek, apakah data sensitif dienkripsi atau tidak. Apakah platform memiliki SDM dan vendor teknologi yang cakap atau tidak. Apakah update security patch dilakukan berkala atau tidak. Serta bagaimana model pengamanan yang dijalankan setiap harinya,” terang Pratama.
* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Legislator Nilai Pembahasan RUU Cipta Kerja Terkesan Dipaksakan
• Pemerintah Diminta Dengarkan Penolakan Warga Atas Kedatangan 500 TKA China
• Kurikulum Kebencanaan Diharapkan Juga Mengulas Soal Wabah
• Natalius Pigai kepada Luhut: Jika Dikritik Tersinggung Jangan Jadi Pejabat
• Yayasan Pemberi Bantuan "Nasi Anjing" Dilaporkan ke Polisi
• Pemerintah Mestinya Kembangkan Reagen Corona
• Masa Pandemi, Wakil Rektor Unipi: Pemerintah Harus Beri Stimulus bagi Lulusan SMA agar Lanjut Kuliah
• Legislator Fraksi PDIP Minta Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China ke Sultra