Pemerintah Diminta Dengarkan Penolakan Warga Atas Kedatangan 500 TKA China

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy, menyoroti rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe, yang membawa kericuhan di publik.

“Kedatangan 500 TKA asal China banyak mengundang penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat,” ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Di tengah wabah covid-19, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun disisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

“Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia,” tandas Bendahara Fraksi PKS ini.

Tentunya, lanjut Habib Aboe, ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri

“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut,” tutup pria berkacamata ini.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kurikulum Kebencanaan Diharapkan Juga Mengulas Soal Wabah
• Natalius Pigai kepada Luhut: Jika Dikritik Tersinggung Jangan Jadi Pejabat
• Yayasan Pemberi Bantuan "Nasi Anjing" Dilaporkan ke Polisi
• Pemerintah Mestinya Kembangkan Reagen Corona
• Masa Pandemi, Wakil Rektor Unipi: Pemerintah Harus Beri Stimulus bagi Lulusan SMA agar Lanjut Kuliah
• Legislator Fraksi PDIP Minta Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China ke Sultra
• Soal Kartu Prakerja, Sukamta: Terbukti Tak Tepat Sasaran dan Ngawur
• Ketua Komisi VI DPR Aceh Minta Anggaran Dayah Tidak Dipangkas