Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Stok Pangan Dalam Negeri

JAKARTA (voa-islam.co)--Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan bahwa saat ini pemerintah mesti mewaspadai stok ketersediaan pangan dalam negeri karena secara global ada kecenderungan semua negara produsen pangan lebih prioritas untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.

Menurut Johan, Pandemi Covid-19 ini telah membentuk paradigma ketahanan dalam negeri atau Inward Looking Paradigm dalam ketahanan pangan.

“Jika hal tersebut terus menggejala secara global maka bisa menimbulkan kelangkaan pangan di pasar Internasional dan proses impor pun juga akan semakin sulit,” urai Johan pada rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian pada Selasa, (28/4/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyesalkan bahwa ketahanan pangan belum dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam kebijakan penanganan wabah Covid-19. “Padahal kita sedang berhadapan dengan potensi krisis pangan akibat wabah ini,” sesal Johan.

Selanjutnya ia pun menegaskan kepada pemerintah untuk selalu waspada terhadap rantai pasokan pangan. “Keamanan pangan dan stabilitas harga pangan karena kita berhadapan dengan potensi krisis pangan global akibat wabah pandemik ini," terang Johan.

Anggota Legislatif dari Dapil NTB 1 ini juga berharap agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada daerah yang menjadi sentra pangan agar tidak menjadi zona merah wabah Covid-19, serta memberi prioritas perlindungan kepada petani dan keluarganya karena mereka adalah pelaku utama untuk membentuk ketahanan pangan kita di dalam negeri. Saat ini, untuk produksi beras misalnya, kondisi kita masih stabil karena adanya musim panen raya di 322 titik kabupaten di Indonesia.

“Namun pemerintah tidak boleh lalai dengan potensi ancaman krisis pangan ke depan," pinta Johan.

Selanjutanya Johan menegaskan agar pemerintah terus memperkuat kegiatan ketahanan pangan, misalnya dengan memperkuat Program Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk mendukung penanganan Covid-19, dengan pola bantuan pemerintah Rp 50 juta per kelompok yang mesti diarahkan pada daerah yang belum banyak terjangkit wabah Covid-19, karena tanaman pangan itu bersifat labor intensive, yakni produksinya akan terdisrupsi signifikan.

“Jika daerah sentra pangan menjadi Zona Merah Covid-19 karena tenaga kerja sector pangan terpaksa berhenti bekerja akibat kena infeksi atau karantina diri dari Covid-19,” jelas Anggota DPR RI dari Pulau Sumbawa tersebut.* [Fpks/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Wali Kota Tanjungpinang Meninggal Dunia karena Covid-19
• Positif COVID-19 di Jakarta Melambat, Fahira Idris Minta Formulasi PSBB Diperkuat
• Anggaran Ibu Kota Baru Dialihkan untuk Tanggulangi Covid-19, Anis: Harus Digunakan Tepat Sasaran
• Benarkah Para Tunawisma Dipulangkan dari GOR Setelah Diberi Makan dan Diliput Media?
• Jokowi Kembali Bagi-bagi Sembako di Jalanan, Fadli Zon: Membahayakan
• Kepala Gugus Tugas Sebut Kasus Corona di DKI Melambat karena Pemprov Jalankan PSBB dengan Baik
• Politisi PAN Minta Pemerintah Perjelas Paramater Status Zona Merah Covid-19
• Anis Byarwati Sampaikan Catatan Kritis Perppu Nomor 1 Tahun 2020