Pemerintah Jamin Harga Satuan Alat Rapid Test Corona Terjangkau, Fadli Zon Kasih Bocoran

JAKARTA (voa-islam.com)—Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi untuk melakukan uji cepat (rapid test) virus corona covid-19 secara massal. Pemerintah juga dikabarkan telah memesan 500 ribu alat rapid test dari China. 

Waktu pengujian menggunakan model rapid test membutuhkan waktu relatif singkat. Hanya perlu menunggu 15 hingga 20 menit, hasil tes keluar. 

Selain waktu yang singkat, proses pengujian dengan model rapid test juga dapat dilakukan di laboratorium mana pun. Sebab, spesimen yang diuji adalah darah. 

Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga seperti dikutip dari Kumparan.com, alat tes ini bakal dijual dengan harga terjangkau.  Meski dia tak menyebutkan berapa nilai per produknya. 

"Harga (alatnya) enggak mahal, lebih murah daripada tes di rumah sakit. Kalau sudah ada tes ini, masalah bisa terselesaikan, meski ini bukan yang terakhir, masih ada tahap lainnya seperti tes laboratorium. Tapi paling enggak dengan (rapid test) ini, bisa tahu ada indikasi corona," ujar Arya. 

Soal harga rapid test ini, politisi Partai Gerindra Fadli Zon memberi bocoran. Informasi harga satuan rapid test ini disampaikan Fadli pada akun twitternya, @fadlizon, Sabtu (21/3/2020). 

“Waktu saya ketemu Pak Prabowo Sabtu lalu, saya sudah dengar rencana impor alat tes cepat ini. Saya tanya beliau, berapa harganya? Kata Pak Prabowo hanya USD 3,5 (sekitar Rp55 ribu),” tulis Fadli.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Rizal Ramli: Sri Mulyani Jadikan Corona Momen Tutupi Kelemahan Kebijakan Ekonomi
• Mardani Usul Tunda Pilkada Serentak 2020
• Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Covid-19, Agar Kepercayaan Pasar Dapat Kembali
• Fraksi PKS DPR Canangkan Gerakan Bagi Masker dan Disinfektan Gratis di Rumah Ibadah
• Politisi Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jawa, Buat Skema Nasional Penanganan Corona
• Legislator: Social Distancing Perlu Libatkan Polisi dan TNI
• Shortfall Pajak 2019 Besar, Anis: Pemerintah Harus Kejar Penerimaan Pajak 2020
• Sri Mulyani Siapkan Dana 27 T untuk Tangani Corona, KPK Diminta Ikut Awasi